Kamis, 6 Agustus 2026 18:37 WIB
KRI Brawijaya-320 bersiap untuk bersandar di Dermaga Madura, Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/9/2025). Kapal jenis frigate terbesar se-Asia Tenggara milik TNI AL yang memiliki panjang 143 meter dan diawaki 160 prajurit itu tiba di Surabaya untuk memperkuat jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmada II. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/nym.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat Pertahanan Marapi Alman Helvas Ali menilai keputusan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghadirkan kapal jenis
Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) atau kapal patroli lepas pantai serba guna sangat tepat untuk kebutuhan pertahanan Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Alman karena kapal PPA yang dimiliki Indonesia saat ini mampu menjawab kebutuhan TNI AL untuk mempertahankan wilayah laut sekaligus udara.
"Sekarang kita sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan segera melengkapi PPA dengan senjata senjata yang dibutuhkan termasuk rudal Aster," kata Alman dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Alman, selama ini konsep pertahanan laut yang dianut Indonesia terlalu berorientasi kepada pembangunan armada yang berfokus pada fungsi penegakan hukum.
Konsep pertahanan ini membuat pemerintah memilih alutsista laut yang fungsinya lebih condong untuk melakukan operasi di teritorial atau pengawasan wilayah laut.
Padahal, dia melanjutkan, Indonesia butuh alutsista laut yang dilengkapi persenjataan dan radar daya jangkau tinggi untuk mampu mempertahankan wilayah udara.
"Kita lebih banyak ke operasi di perairan teritorial sehingga kemampuan pertahanan udara jarak menengah belum menjadi prioritas,” katanya menjelaskan.
Dia melanjutkan, hadirnya kapal jenis PPA TNI AL yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321 digadang gadang dapat menjawab kebutuhan pertahanan udara dan laut Indonesia.
Kendati demikian, kehadiran dua kapal buatan galangan Fincantieri ini dinilai Almas belum lah cukup.
Dia menilai TNI harus membangun sistem komunikasi yang terintegrasi antar alutsista agar pengawasan wilayah laut dan udara bisa dilakukan secara maksimal.
"Untuk membangun sistem integrasi, mau tidak mau kita harus mengembangkan data link sendiri yang bisa menghubungkan fregat-fregat yang berbeda kelas. Tanpa data link sendiri, susah untuk kita integrasi," ujarnya menjelaskan.
Dengan menggunakan sistem data link ini, seluruh alutsista dari mulai radar, kapal jenis PPA hingga pesawat akan terhubung dalam satu data khusus sehingga koordinasi akan jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan jalur komunikasi suara.
Dia berharap modernisasi alutsista dan sistem data link itu mendapat dukungan dari pemerintah agar TNI mampu menjawab kedaulatan wilayah Indonesia dengan lebih maksimal.
Pewarta : Walda Marison
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026