Pontianak (ANTARA) - Pengamat Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendorong pemerintah mempercepat optimalisasi pelabuhan internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, agar investasi pelabuhan memberikan manfaat ekonomi secara maksimal.
"Indonesia membutuhkan pelabuhan yang produktif, bukan sekadar pelabuhan yang megah secara fisik tetapi sepi aktivitas. Infrastruktur yang dibangun dengan dana triliunan rupiah harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," kata Sofyano dalam keterangannya di Pontianak, Selasa.
Sofyano menilai Terminal Kijing bersama Pelabuhan Bojonegara di Banten dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena belum beroperasi optimal sesuai target awal pembangunan.
Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut, optimalisasi Terminal Kijing penting untuk memperkuat kegiatan ekspor-impor, meningkatkan daya saing ekonomi Kalimantan Barat, sekaligus membantu menekan biaya logistik di Pulau Kalimantan.
Ia mengatakan persoalan yang dihadapi pelabuhan strategis nasional bukan semata-mata berkaitan dengan kualitas infrastruktur pelabuhan, melainkan belum terbangunnya ekosistem pendukung secara terpadu.
"Masalah utamanya bukan karena kualitas pelabuhannya, tetapi karena pemerintah selama ini membangun pelabuhan tanpa memastikan seluruh ekosistem pendukungnya siap secara bersamaan," katanya.
Sofyano menyebut sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, antara lain keterbatasan akses jalan dan jalur kereta api, belum optimalnya pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan, rendahnya volume muatan, serta lemahnya integrasi dengan sistem logistik nasional.
Selain itu, menurut dia, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong pelaku usaha memanfaatkan pelabuhan strategis yang telah dibangun sehingga aktivitas bongkar muat dan arus barang dapat meningkat.
Ia menilai tanggung jawab optimalisasi pelabuhan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) maupun PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) sebagai operator dan pengelola.
"Pelindo maupun PPI hanyalah operator dan pengelola. Mereka tidak memiliki kewenangan membangun jalan nasional, menetapkan kawasan industri, memberikan insentif fiskal, ataupun mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian," ujarnya.
Karena itu, Sofyano mendorong pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara terpadu dengan arahan langsung presiden agar pembangunan infrastruktur pendukung pelabuhan dapat berjalan dalam satu kebijakan.
Ia juga mengusulkan pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional melalui integrasi pembiayaan, pembangunan kawasan industri, konektivitas jalan dan rel kereta api, serta pengembangan kawasan ekonomi.
Menurut Sofyano, pemerintah juga dapat menunjuk satu BUMN sebagai lead integrator untuk mengoordinasikan berbagai proyek pendukung pelabuhan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi, tetapi dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Status Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai belum cukup tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.
Lebih lanjut, Sofyano mengusulkan agar pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional.
“Danantara memiliki kapasitas sebagai pengelola investasi strategis negara sehingga dapat menjadi orkestrator dalam mengintegrasikan pembiayaan, pembangunan kawasan industri, jaringan logistik, konektivitas jalan, rel kereta api, hingga pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila diperlukan pemerintah juga dapat membentuk atau menunjuk satu BUMN khusus sebagai lead integrator yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proyek pendukung sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi yang telah dikeluarkan, tetapi harus diukur dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di era Presiden Prabowo, infrastruktur harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat,” kata Sofyano Zakaria.
Terpisah, Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah juga mendorong percepatan pembangunan jalan tol menuju pelabuhan tersebut agar investasi dan aktivitas logistik dapat berjalan optimal.
Dorongan itu disampaikan Krisantus usai melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan Kemenko bidang Infrastruktur dan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai usulan percepatan proyek strategis nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.