Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan ratusan unit rumah layak huni bagi masyarakat prasejahtera di daerah tersebut.
"Program pembangunan hunian ini murni memanfaatkan dana CSR dari berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga perbankan, agar manfaatnya langsung menyentuh warga," kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Irhamsyah di Samarinda, Rabu.
Program penyediaan hunian gratis ini didistribusikan secara merata ke sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur demi mewujudkan keadilan sosial.
Pemerataan akses hunian tersebut bahkan menjangkau wilayah pelosok seperti Kabupaten Mahakam Ulu meskipun daerah itu tidak memiliki perusahaan penyumbang dana tanggung jawab sosial.
"Kami memastikan pemerataan subsidi silang dari berbagai perusahaan ini dapat menutupi kebutuhan daerah yang minim donatur sehingga seluruh warga Kaltim merasakan manfaatnya," ucapnya.
Setiap unit rumah yang diserahkan tidak sekadar dibangun seadanya, melainkan dirancang secara komprehensif mencakup kemantapan atap, dinding, dan lantai bangunan.
Untuk menjamin kualitas hidup dan standar kesehatan para penerima manfaat, setiap hunian juga telah dilengkapi dengan kelayakan sanitasi serta ketersediaan sarana tandon air bersih.
"Dengan alokasi anggaran pembangunan sebelumnya sekitar Rp130 juta per unit, hunian ini dibangun dari awal secara lengkap sebagai rumah sehat," katanya.
Berdasarkan rekam jejak program yang telah dicanangkan sejak tahun 2023 tersebut, pemerintah daerah mematok target penyelesaian akhir sebanyak 505 unit rumah layak huni per tahun.
Dari total target yang ditetapkan, saat ini sudah terdapat lebih dari 320 unit rumah yang berhasil direalisasikan pembangunannya untuk langsung dinikmati oleh masyarakat.
"Fokus utama kami saat ini adalah menyelesaikan target komitmen lama sekaligus mengawal komitmen dari perusahaan untuk memacu sisa pembangunan," katanya.
Pelaksanaan pembangunan hunian sehat tersebut dikerjakan secara swakelola oleh jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) untuk menjamin kualitas bangunan yang tepat sasaran.
"Dalam sinergi lintas sektor ini, pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator utama melalui badan pengelola sekaligus melakukan pengawasan intensif terhadap jalannya pembangunan," ujar Irhamsyah.
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.