Manokwari (ANTARA) - Pemerintah (Pemprov) Provinsi Papua Barat menggandeng PT Bank Papua untuk menyediakan kredit modal kerja bagi pengusaha jasa konstruksi orang asli Papua (OAP) maksimal 30 persen dari nilai proyek pemerintah.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat, mengatakan kerja sama itu menjadi solusi atas keterbatasan modal bagi pengusaha jasa konstruksi OAP yang telah memperoleh kontrak pekerjaan fisik.
"Banyak kontraktor OAP sudah pegang surat perintah kerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tapi belum punya modal yang cukup," ujar Dominggus.
Gubernur menjelaskan keterbatasan akses perbankan serta agunan menyebabkan sebagian pengusaha OAP mengalami kesulitan, sehingga berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatangani.
Kondisi tersebut sangat berisiko yang kemudian memposisikan pengusaha jasa konstruksi OAP hanya tercatat sebagai pemegang kontrak, sedangkan pelaksanaan pekerjaan fisik justru dikendalikan oleh pihak lain.
"Kerja sama dengan Bank Papua Cabang Utama Manokwari ditargetkan menjangkau 3.581 pengusaha yang tergabung dalam 130 asosiasi," ujarnya.
Dia menjelaskan surat perintah kerja (SPK) dari pemerintah daerah menjadi dasar pengajuan kredit, termasuk pengusaha yang tidak memiliki agunan tetap sepanjang memperoleh rekomendasi Dinas PUPR Papua Barat.
Besaran pengajuan kredit dibatasi 30 persen dari nilai proyek dengan jangka waktu pengembalian disesuaikan dengan masa kontrak pekerjaan yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.
"Pelunasan kredit bersumber dari pembayaran proyek pemerintah melalui DTI otonomi khusus, dengan pengawasan PUPR dan Bank Papua hingga seluruh kewajiban debitur diselesaikan," katanya.
Pemerintah provinsi, kata dia, telah merealisasikan komitmen pemberdayaan pengusaha jasa konstruksi OAP sebanyak 30 persen dari total proyek fisik, sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab kabupaten.
Mekanisme pembagian tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan terhadap pengusaha OAP untuk berkontribusi dalam pembangunan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten.
"Saya minta para bupati di tujuh kabupaten menindaklanjuti kesepakatan itu agar pengusaha OAP ikut berperan membangun daerah," ujar Dominggus.
Dia juga berharap agar Bank Papua menyediakan prosedur pelayanan yang cepat dan sederhana, serta menetapkan suku bunga terjangkau dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.
Pemerintah provinsi memastikan pembayaran pekerjaan berlangsung tertib dan tepat waktu karena keterlambatan pencairan dana proyek dapat memengaruhi kemampuan pengusaha melunasi kredit modal kerja.
"Kelancaran pembayaran dana proyek dari pemerintah adalah kunci kelancaran pengembalian kredit," kata Dominggus.
Gubernur kemudian mengingatkan Dinas PUPR Papua Barat melaksanakan seleksi maupun verifikasi calon penerima rekomendasi secara objektif dan transparan, disertai pembinaan teknis selama pelaksanaan proyek.
Kerja sama pemerintah provinsi dengan Bank Papua tidak hanya berorientasi pada penyediaan modal, tetapi juga memastikan pengusaha OAP memiliki kemampuan mengelola pekerjaan secara mandiri dan berkelanjutan.
"Pengelolaan keuangan juga diperlukan supaya pengusaha bisa penuhi kewajiban bayar kredit sekaligus meningkatkan kapasitas bisnis," ucapnya.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.