Purwakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat memperkuat komitmen pembangunan ekosistem halal, karena berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sekda Purwakarta Sri Jaya Midan dalam keterangannya di Purwakarta, Jumat menyampaikan kebijakan wajib halal tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang bagi produk lokal untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut dia, penguatan ekosistem halal memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM serta pengembangan wisata ramah Muslim atau halal tourism.
Pembangunan ekosistem halal mengacu pada kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Sekda sebelumnya menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat.
Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan implementasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026, sekaligus mendorong kesiapan para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal.
Midan menyampaikan tentang komitmen dan dukungan Pemkab Purwakarta terhadap pembangunan ekosistem halal melalui kolaborasi lintas sektor.
Pendampingan dan kemudahan akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dinilai penting agar mereka mampu memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.
"Dengan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, pembangunan ekosistem halal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan Purwakarta yang halal, berdaya, maju, dan sejahtera," katanya.
Ia mengingatkan, kesiapan pelaku usaha menjadi salah satu aspek penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian Purwakarta.
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.