Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kapasitas fiskal daerah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Bupati Nabire Mesak Magai di Nabire, Senin, mengatakan kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak cukup diukur dari kepatuhan dalam penyusunan dan pelaporan anggaran, tetapi juga dari efektivitas pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Kualitas tata kelola keuangan tidak hanya diukur dari opini pemeriksaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya dalam sidang paripurna laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan realisasi APBD 2025, pendapatan daerah Kabupaten Nabire mencapai Rp1,89 triliun atau 99,37 persen dari target sebesar Rp1,90 triliun.
Dari realisasi tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp195,63 miliar atau 127,81 persen dari target Rp153,05 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi Rp1,46 triliun atau 96,38 persen, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp232,87 miliar atau 99,99 persen dari target.
Pada sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,88 triliun atau 93,40 persen dari anggaran sebesar Rp2,01 triliun.
Pelaksanaan APBD tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp4,19 miliar. Sementara pembiayaan netto tercatat Rp125,97 miliar yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp157,97 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp32 miliar.
Dengan realisasi tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Kabupaten Nabire pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp130,16 miliar.
Mesak mengatakan pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar setiap sumber daya fiskal yang tersedia dapat semakin efektif mendukung pembangunan daerah.
Upaya tersebut juga diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah Nomor 02.A/T/I.HP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026, Pemkab Nabire memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut membuat Kabupaten Nabire mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut.
“Opini WTP yang kembali diperoleh Pemkab Nabire menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar serta ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ketua DPRK Nabire Nancy Karolin Worabay mengatakan catatan dan rekomendasi legislatif diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Berbagai catatan dan rekomendasi DPRK Nabire diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.