Sangatta, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mendorong sektor perkebunan kelapa sawit menjadi industri berkelanjutan melalui penguatan perlindungan pekerja, kesetaraan gender, serta peningkatan kesejahteraan petani.
"Pembangunan industri sawit tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan investasi, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi pekerja serta keluarga mereka," ujar Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Sangatta, Rabu.
Ini menjadi keharusan karena perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam membangun industri perkebunan, terlebih keberhasilan subsektor sawit tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kondisi sosial masyarakat yang terlibat di dalamnya, bahkan hingga warga sekitar.
Untuk itu, pemerintah daerah mendorong penguatan pendampingan kepada petani sawit mandiri dan plasma, termasuk dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan peningkatan pemahaman mengenai rantai pasok perkebunan berkelanjutan.
Kolaborasi pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, petani dan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat posisi Kutim sebagai daerah penghasil sawit yang tidak hanya produktif, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya manusianya.
Penekanan ini, sebelumnya pun ia sampaikan saat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim serta Yayasan Solidaridad Kutim melakukan pertemuan di ruang kerja bupati pada Selasa (1/9) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kutim bersama Yayasan Solidaridad membahas sejumlah isu terkait penguatan perlindungan pekerja di sektor perkebunan, khususnya melalui penguatan Komite Gender di perusahaan.
Bupati menilai komite ini dapat menjadi ruang bagi pekerja perempuan maupun keluarga pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan kerja.
Ia juga mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja perkebunan, termasuk pekerja informal dan kelompok rentan.
Sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus dilakukan hingga tingkat koperasi dan kelompok pekerja agar semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan sosial.
"Industri sawit harus memberikan manfaat yang luas, termasuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan dan lingkungan kerja yang baik," kata Ardiansyah.
Sementara Programme Manager Agricultural Carbon Yayasan Solidaridad Edy Dwi Hartono mengatakan, penguatan peran perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Ia mengatakan penerapan prinsip keberlanjutan, termasuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif.
Prinsip tersebut harus diterapkan dalam praktik melalui penghormatan terhadap hak pekerja, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.
Pewarta: M.Ghofar
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.