Pemkab Cirebon memetakan pasokan pangan guna kendalikan inflasi - ANTARA News Jawa Barat

calendar_today 15.09.2026 - person  - timer ~

Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memetakan pasokan pangan sebagai langkah menjaga ketersediaan komoditas sekaligus membantu upaya pengendalian inflasi antardaerah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Bupati Cirebon Imron mengatakan pemetaan pasokan diperlukan karena pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Cirebon, masih berkaitan dengan produksi sejumlah daerah di sekitar.

"Untuk masalah sembako, pasokan komoditas di Kabupaten Cirebon sangat mengandalkan daerah tetangga seperti Kuningan dan Majalengka," kata Imron di Cirebon, Selasa.

Ia mencontohkan komoditas bawang merah di Kabupaten Cirebon pada 2025, angka produksinya tercatat sekitar 301.666 kuintal.

Adapun kebutuhan komoditas tersebut, kata dia, bisa dipasok dari wilayah lain di Ciayumajakuning yang memiliki angka produksi bawang merah lebih tinggi daripada Kabupaten Cirebon.

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk produksi beras masih aman karena berdasarkan data dinas pertanian setempat, angka produksi sepanjang 2025 mencapai 296.416 ton dengan angka surplus 67.106 ton.

Imron mengatakan karakteristik Kabupaten Cirebon juga memiliki dinamika tersendiri karena aktivitas masyarakat meningkat pada pagi hari ketika warga dari berbagai wilayah datang untuk bekerja, berdagang, dan mencari penghidupan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan melihat keterkaitan pasokan, harga, dan distribusi pangan antardaerah di Ciayumajakuning.

"Persoalan inflasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat satu kabupaten saja, melainkan harus melibatkan kerja sama dan kelengkapan data antarkabupaten/kota di wilayah Ciayumajakuning," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Hal tersebut, kata dia, diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kebutuhan dan ketersediaan komoditas sehingga intervensi pangan dapat disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah.

"Ke depan, kita perlu memperkuat kerja sama antardaerah agar intervensi yang dilakukan bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih luas," katanya.

Imron berharap Bank Indonesia Cirebon dapat rutin memfasilitasi koordinasi antardaerah, sehingga pertukaran informasi mengenai pasokan dan harga dapat ditindaklanjuti melalui kesepakatan serta rencana aksi bersama.

Ia meminta dukungan informasi dan solusi dari seluruh pihak, utamanya pemerintah daerah di Ciayumajakuning untuk membantu mengantisipasi gejolak harga komoditas pangan.

"Dukungan tersebut pernah dilakukan oleh Bank Indonesia Cirebon, ketika harga cabai mengalami lonjakan dengan menjembatani komunikasi bersama daerah di luar Pulau Jawa untuk mengamankan pasokan," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Ricky Prayoga

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.