Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang memperkuat ketahanan sosial daerah dengan melibatkan perwakilan 18 etnis dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2026–2029 sebagai upaya memperkokoh persatuan dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat yang majemuk.
Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan keberadaan FPK merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah sekaligus menjadi wadah memperkuat komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antarkelompok masyarakat.
"Forum ini menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antarwarga masyarakat untuk menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan," kata Sebastianus di Bengkayang, Kalimantan Barat, Sabtu.
Ia menjelaskan kepengurusan FPK melibatkan perwakilan dari 18 etnis yang ada di Kabupaten Bengkayang. Keterwakilan tersebut diharapkan mampu memperkuat dialog lintas etnis, menyerap aspirasi masyarakat, serta membangun solusi bersama terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan.
Menurut Sebastianus, FPK memiliki fungsi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyosialisasikan nilai-nilai pembauran kebangsaan, memperkuat toleransi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya menjaga kondusivitas daerah.
Ia menilai pembinaan pembauran kebangsaan perlu diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa agar nilai persatuan dan semangat hidup berdampingan dapat terus terpelihara di seluruh wilayah Bengkayang.
Bupati meminta seluruh pengurus FPK menjalankan amanah secara profesional, menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, serta menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan masyarakat.
"Saya harapkan pengurus FPK dapat menjalankan tugas dengan jujur, terbuka, dan menjadi teladan dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat," ujarnya.
Pewarta: Narwati
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.