Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, segera memverifikasi data 1.066 aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi bermain judi daring karena data tersebut belum memastikan seluruhnya merupakan pegawai Pemkab Bandung.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi mengatakan data itu masih berdasarkan domisili masyarakat di Kabupaten Bandung sehingga perlu dicocokkan dengan data kepegawaian.
"Belum tentu sejumlah 1.066 ini semuanya ASN Kabupaten Bandung," kata Teguh di Kabupaten Bandung, Sabtu.
"Nanti ketika ada hasil by name by address-nya, kita akan desk-kan dengan BKPSDM, apakah betul ASN ini bekerja di Kabupaten Bandung atau mereka ini berdomisili di Kabupaten Bandung tapi bekerja di luar Kabupaten Bandung," ujarnya.
Menurut dia, data yang dimiliki menunjukkan adanya peningkatan jumlah ASN yang terindikasi bermain judi daring, dari sekitar 600 orang pada 2020 menjadi 1.000 lebih pada 2025.
Temuan tersebut telah menjadi perhatian Bupati Bandung yang meminta Diskominfo bersama BKPSDM segera menindaklanjutinya untuk mengetahui status dan identitas pegawai yang masuk dalam data tersebut.
"Nanti apakah masuk dalam kategori hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan undang-undang tersebut," katanya.
Selain verifikasi terhadap ASN, Pemkab Bandung juga mulai mengidentifikasi potensi pemain judi online dari sekitar 3,9 juta penduduk berdasarkan data agregat untuk mengetahui gambaran penyebarannya di setiap wilayah.
Ia mengatakan hasil identifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar edukasi dan literasi mengenai risiko digital serta dampak judi online kepada masyarakat.
"Ini yang harus kita lakukan, mitigasi yang berkelanjutan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Pewarta: Ilham Nugraha
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.