Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati alokasi dana Rp 5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk uji coba program pendidikan negeri gratis. Uji coba ini akan diterapkan hingga tingkatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, angka tersebut masuk dalam RAPBN 2027 yang baru disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (29/9).
Said mengatakan, hal ini merupakan bentuk APBN 2027 memberikan perhatian terhadap kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
“Melalui berbagai program afirmasi seperti percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sasaran utama pilot project program pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, SMA sebesar Rp 5 triliun,” kata Said dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyebut, rencana program pendidikan negeri gratis tidak akan mendapatkan tambahan anggaran baru dalam RAPBN 2027. Pemerintah akan menggunakan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam RAPBN 2027.
“Jadi tetap yang ada di RAPBN, kemarin kan sudah ditetapkan untuk 2027. Tinggal bagaimana mendesainnya gimana,” kata Suahasil dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9) sore.
Dia menjelaskan, pemerintah masih menyusun desain Program Pendidikan Negeri Gratis yang mencakup sekolah dasar hingga perguruan tinggi tersebut. Termasuk juga di dalamnya menentukan mekanisme pelaksanaan dan kebutuhan anggarannya.
Ia menyebut pemerintah akan mengintegrasikan program tersebut dengan ekosistem pendidikan yang sudah berjalan. Pemerintah tengah menyusun gambaran besar pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi.
“Jadi kami sedang mendesainnya, sedang membuat overview-nya, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga ekosistem yang sudah ada,” katanya.
Sejumlah program pendidikan yang sudah berjalan juga akan menjadi bagian dari kajian pemerintah. Program tersebut, antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Terintegrasi, hingga beasiswa LPDP.
Suahasil menjelaskan, anggaran pendidikan yang telah tersedia dalam RAPBN 2027 mencapai sekitar Rp 824 triliun. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan pendidikan yang tersebar di pemerintah pusat maupun daerah.
"Pendidikan itu ada pusat, ada APBD, ada kementerian-kementerian lain," kata dia.
Karena itu, pemerintah masih menyusun skema agar program sekolah negeri gratis dapat masuk ke dalam anggaran pendidikan yang sudah tersedia.
Suahasil belum memerinci berapa porsi anggaran yang akan digunakan secara khusus untuk menjalankan Program Pendidikan Negeri Gratis. Pemerintah juga masih menyusun desain mengenai cakupan dan mekanisme program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu.
Di sisi lain, Suahasil juga belum memastikan apakah pelaksanaan sekolah negeri gratis akan memerlukan realokasi dari program pendidikan lainnya.
“Jadi tinggal bagaimana mendesainnya gimana,” katanya.
Dengan demikian, pemerintah tidak menyiapkan tambahan pagu khusus untuk rencana Program Pendidikan Negeri Gratis di luar anggaran pendidikan yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2027. Besaran dan mekanisme penggunaan anggaran masih menunggu desain program yang tengah disusun pemerintah.