AKURAT.CO Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memberikan kebijakan khusus kepada pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama di Tanah Papua dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi keamanan serta status otonomi khusus yang berlaku di Papua.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan kebijakan khusus itu telah diputuskan melalui rapat gabungan PBNU. Menurut dia, seluruh pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama di Tanah Papua akan mendapatkan perlakuan khusus dalam mengikuti rangkaian muktamar.
"Seluruh wilayah dan cabang Tanah Papua sudah diputuskan dalam rapat gabungan diberi kebijakan khusus. Karena di sana ada otonomi khusus, maka kita beri yang namanya kebijakan khusus," kata Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Baca Juga: Jelang Muktamar NU, Menag Nasaruddin Umar Ikuti PKMNU di Gresik
Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah memberikan opsi pelaksanaan muktamar secara hibrida bagi peserta dari Papua. Dengan skema ini, sebagian peserta dapat mengikuti kegiatan secara langsung, sedangkan peserta lainnya mengikuti secara daring apabila kondisi tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik.
"Jadi ada kemungkinannya boleh konferensi dengan hibrida, ada yang hadir secara offline, ada yang online. Itu seperti kebijakan khusus," tutur Saifullah.
Saifullah menegaskan kebijakan tersebut hanya diberlakukan bagi pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama di Tanah Papua. Kebijakan itu diambil agar keterlibatan mereka dalam proses menuju Muktamar NU ke-35 tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing.
Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum lima tahunan tersebut akan diikuti sekitar 3.300 pengurus wilayah dan pengurus cabang.
Baca Juga: Gus Yahya Minta Menkeu Dampingi Penyusunan Pembiayaan Koperasi Tambang PBNU
Muktamar NU merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang salah satunya akan menentukan arah dan program organisasi serta menetapkan kepengurusan baru, termasuk Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.