Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menjadikan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pijakan memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan membangun daerah yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat Daya George Yarangga di Sorong, Kamis, mengatakan hasil penilaian IKD harus menjadi dasar menentukan aspek yang perlu diperkuat melalui program pembangunan pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
"Sesungguhnya IKD bukan sekadar penilaian atau angka. IKD harus kita gunakan untuk melihat seberapa siap Papua Barat Daya menghadapi risiko bencana," katanya dalam diskusi kelompok terpumpun IKD digelar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia menekankan pentingnya data yang valid, aktual, terukur, dan dapat diverifikasi agar hasil penilaian IKD menggambarkan kondisi di lapangan.
Diskusi tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPBD kabupaten/kota.
Ia mengatakan setiap organisasi perangkat daerah perlu memberikan data dukung sesuai tugas dan kewenangan sehingga penilaian IKD tidak hanya berorientasi pada peningkatan skor, tetapi mencerminkan peningkatan kapasitas daerah.
"Jangan sampai kita mengejar skor, tetapi kondisi riil di lapangan belum menunjukkan peningkatan kapasitas," ujarnya.
Ia juga mendorong pembagian peran yang jelas dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan BPBD, Bappeda, sektor kesehatan, sosial, PUPR, perhubungan, Kominfo, pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan relawan.
Ia berharap, hasil penilaian IKD tidak berhenti sebagai dokumen atau berita acara, tetapi diterjemahkan menjadi rencana aksi yang memuat program, kegiatan, target, penanggung jawab, kebutuhan anggaran, dan jadwal pelaksanaan.
Selain itu, kata dia, penguatan kapasitas perlu diarahkan hingga tingkat masyarakat dan lokasi yang memiliki risiko bencana tinggi, antara lain melalui desa dan kelurahan tangguh bencana, sistem peringatan dini, jalur serta tempat evakuasi, edukasi kebencanaan, simulasi berkala, relawan, kesiapan logistik, komunikasi darurat, dan perlindungan kelompok rentan.
Ia menilai diperlukan satu sistem data kebencanaan yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, mencakup data risiko, kejadian bencana, kapasitas, sumber daya, sarana prasarana, sumber daya manusia, logistik, dan kebutuhan daerah.
"Target kita adalah meningkatkan kapasitas daerah, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, mempercepat respons, dan memastikan ketika bencana terjadi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat sudah tahu siapa berbuat apa, kapan, dan dengan sumber daya apa," katanya.
Ia menegaskan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi seluruh sektor karena dampak bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan sektor lainnya.
George berharap, hasil diskusi itu menjadi titik awal memperbaiki indikator yang masih lemah, mempertahankan capaian yang sudah baik, dan memperkuat sistem penanggulangan bencana Papua Barat Daya sebelum bencana terjadi.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.