Dorongan disampaikan berdasarkan hasil pemantauan pelayanan publik pada pekan ini di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat
Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) meminta pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam rapat koordinasi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (2/10), Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan kebutuhan dimaksud khususnya penyediaan tempat pengungsian yang layak, pembangunan hunian sementara (huntara), pemenuhan air bersih, serta keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
"Dorongan disampaikan berdasarkan hasil pemantauan pelayanan publik pada pekan ini di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat," ungkap Robert, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Baznas serahkan bantuan Rp2 miliar dari warga Bandung untuk NTT
Robert menjelaskan salah satu yang menjadi perhatian Ombudsman RI merupakan kondisi tempat pengungsian yang belum layak, khususnya di Desa Paralando, Kabupaten Manggarai.
Di sana, kata dia, terdapat lebih dari 100 pengungsi yang masih tinggal di tenda mandiri dengan kondisi yang belum layak.
Menurut dia, penyediaan tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan huntara diperlukan sebelum memasuki musim penghujan pada November-Desember.
Di sisi lain, lanjut dia, pembangunan huntara yang prosesnya bergantung pada verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah juga perlu dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel.
Robert menegaskan masyarakat terdampak perlu memperoleh kepastian mengenai status kerusakan rumahnya agar mengetahui apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat.
"Jangan sampai ada masyarakat terdampak gempa bumi yang tidak mendapatkan informasi mengenai status kerusakan rumahnya, apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat," kata dia.
Selain tempat pengungsian dan huntara, ia menuturkan kebutuhan air bersih dan penampungan air di Desa Paralando menjadi perhatian.
Dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan dasar selama masa pemulihan.
Ombudsman RI juga menyoroti keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di wilayah terdampak. Robert mengingatkan layanan dasar harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi bencana.
Baca juga: Penyintas gempa bumi NTT mulai menempati huntara Baznas
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, kegiatan belajar mengajar di Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, serta Desa Robek dan Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, masih berlangsung dalam kondisi yang belum memadai.
Para siswa, kata dia, masih mengikuti kegiatan belajar mengajar menggunakan terpal yang dinilai tidak layak dan kurang kondusif.
"Dibutuhkan tenda besar dari pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar selama masa transisi pemulihan," ujar Robert.
Selain kebutuhan dasar dan keberlangsungan layanan publik, ORI juga menyoroti pemulihan perekonomian masyarakat terdampak.
Ia menyampaikan adanya aspirasi masyarakat agar dilakukan penundaan sementara pembayaran kredit karena aktivitas perekonomian belum berjalan secara normal akibat kondisi bencana.
Ombudsman RI mendorong pemerintah terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan di lapangan, khususnya dengan mempercepat penyediaan tempat pengungsian dan huntara, memastikan pemenuhan kebutuhan air bersih, memberikan kepastian status kerusakan rumah masyarakat terdampak, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan dan kesehatan selama masa transisi pemulihan.
ORI juga mendorong perhatian terhadap aspirasi masyarakat terkait pemulihan aktivitas perekonomian.
Ombudsman akan terus mengawal tindak lanjut pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak gempa bumi selama masa transisi menuju pemulihan.
Adapun rapat koordinasi dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
Baca juga: BPBD: 299 rumah rusak akibat gempa di Sumba NTT
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.