MPR: Bantuan Negara Tetangga Percepat Penanganan Karhutla di Indonesia |Republika Online

calendar_today 16.10.2026 - person  - timer ~

MPR: Terbukanya kerja sama negara tetangga percepat atasi karhutla..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai bahwa terbukanya pintu kerja sama dengan negara tetangga merupakan salah satu upaya krusial untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menyebut peristiwa karhutla tahun ini luar biasa karena dampak dari fenomena El Nino.

Pemerintah telah menerjunkan sekitar 60 ribu personel untuk menangani karhutla di berbagai titik. "Saya berharap bahwa kondisi di lapangan itu bisa segera tertangani dengan lebih baik lagi dengan adanya dukungan dan bantuan," kata Eddy di Jakarta, Jumat (17/10).

Pelajaran untuk Pencegahan di Masa Depan

Menurut Eddy, peristiwa karhutla yang terjadi saat ini perlu menjadi pelajaran berharga guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ia menekankan bahwa musim kering di masa depan sebenarnya sudah bisa diprediksi secara dini berkat kemajuan teknologi.

"Apalagi teknologi yang sekarang kita miliki, tidak hanya pemantauan, tetapi juga AI bisa memperkirakan arah angin ke mana. Kemudian titik-titik mana yang bisa berkembang lebih cepat dibandingkan yang lain," jelasnya.

Eddy juga menyampaikan bahwa hujan telah turun di beberapa daerah yang terdampak karhutla. Ia berharap turunnya hujan tersebut dapat mempercepat proses pemadaman. "Tetapi yang paling penting, selain penanganan adalah bagaimana kita untuk melakukan pencegahan," tegasnya.

Persetujuan Presiden untuk Bantuan Asing

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga dalam menangani karhutla di Tanah Air. Mekanisme bantuan tersebut kini sedang dalam proses pembahasan di level teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” ujar Arrmanatha Nasir usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara