Menyemai sehat di kampung halaman lewat BPJS Kesehatan

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Parik Malintang (ANTARA) - Petang belum berkunjung tapi hari sudah terasa kelabu bagi Darmawati, wanita paroh baya yang tinggal di pelosok Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Hampir setiap hari ia terpaksa menggenggam erat dan mengayunkan parang untuk membelah buah pinang meski tenaganya terasa telah renta karena penyakit di tubuhnya yang perlahan menggerogotinya.

Di rumah yang belum berplester itu, ia terus melawan salah satu penyakit yang memaksanya pulang kampung sekitar tiga tahun lalu dalam kondisi kurus dan batuk sesekali berdarah.

Di sela rutinitasnya tersebut, ia kembali merasakan lapar, padahal baru dua jam yang lalu menyantap sepiring nasi lengkap dengan lauk sisa semalam. Jantungnya berdebar, badannya bergetar, dan keringat dingin membasahi baju yang ia kenakan. Kondisi ini merupakan ciri khas dari hipoglikemia atau gula darah rendah.

Ia mengidap penyakit gula (diabetes), penyakit ini diketahui ketika mengidap batuk (tuberkulosis).

Ia memandang nanar motor yang sesekali melintas di depan rumahnya yang jaraknya hanya beberapa meter sambil menunggu reaksi obat yang dibelinya di apotek beberapa pekan lalu.

Segala obat herbal hingga pengobatan alternatif pun telah dijalankan, namun tidak satupun yang berhasil. Malahan menimbulkan efek samping sehingga pengobatan jenis ini pun ia hentikan.

Sayangnya ia dan keluarga belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Berbeda cerita dengan lansia penjaga kantin SMKN 1 IV Koto Aur Malintang, Mina Sikumbang (60). Tokoh adat dengan bergelar Pamuncak Rajo Rangkayo Saradeyo tersebut merasakan kekhawatiran setelah saudaranya terpaksa dirawat di rumah sakit yang beberapa hari kemudian meninggal dunia. Namun pihak keluarga tidak mampu membayar biaya pengobatannya yang lebih dari Rp9 juta.

Selama ini ia berobat ke Puskesmas, tapi itu penolong sementara.

Jika penyakit tersebut diperlukan penanganan lebih lanjut maka harus dirujuk ke rumah sakit yang tentunya memerlukan biaya besar sedangkan penghasilannya tidak mampu membiayainya.

Berbeda hal jika terdaftar sebagai peserta JKN, lanjutnya karena melalui program tersebut mereka tidak perlu lagi memikirkan pembiayaan.

Salah seorang tokoh rantau Kabupaten Padangpariman, H. Azwar Wahid (73) suaranya bergetar saat menceritakan kondisi kampung halamannya yang jauh dari pusat pemerintahan.

Menurutnya karena letak geografis tersebut yang membuat kampung halaman yang dicintainya itu jarang dikenal masyarakat luas serta kurang disentuh pembangunan.

Karena itulah tokoh rantau yang dikenal sebagai Haji Sagi itu bersama perantau lainnya selalu aktif membantu dalam pembangunan infrastruktur jalan dan rumah ibadah serta mendanai kegiatan sosial dan agama di kampung halaman.

Namun ia merasa apa yang dilakukan selama ini belum betul-betul membantu warga di kampung halamannya yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Perasaan itu diperkuat setelah pemerintah nagari setempat menginformasikan terkait salah seorang warga kampung halamannya meninggal di salah satu rumah sakit namun pihak keluarga kesulitan memulangkan jenazahnya karena terkendala biaya.

"Saya tidak ingin lagi orang kampung halaman saya tidak bisa membayar biaya di rumah sakit," tegasnya.

Pasca peristiwa itu ia meminta pemerintah nagari mendata lansia dan warga dengan penyakit kronis yang ekonominya miskin. Ia menyatakan dirinya akan berupaya membiayai premi kepesertaan warga tersebut di BPJS Kesehatan.

Wali Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Era Jaya mengatakan partisipasi aktif perantau selama ini membangun kampung halaman membuat efisiensi anggaran tidak berpengaruh besar pada pembangunan di desa yang disebut di Ranah Minang sebagai nagari tersebut.

Setidaknya hampir Rp500 juta per tahunnya pembangunan fisik salah satunya pembangunan jalan antar kampung dapat dilaksanakan berkat partisipasi perantau.

Namun pembangunan yang dijalankan selama ini ternyata belum menyelesaikan persoalan mendasar bagi warganya. Pasalnya, banyak warga miskin khususnya lansia dan memiliki penyakit menahun tidak bisa berobat ke rumah sakit karena terkendala biaya. Oleh karena itu, Pemerintah Nagari Aur Malintang Selatan menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang pada 30 Juni 2026.

Melalui kerjasama itu pemerintah nagari dapat mendaftarkan lansia dan warga penyakit menahun dengan ekonomi miskin sebagai peserta JKN yang preminya dibayar oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) nagari setempat serta dibantu perantau.

Untuk tahap awal sekitar 100 warga didaftarkan sebagai peserta JKN. 50 peserta didaftarkan melalui dukungan UPZ nagari, sedangkan sekitar 50 peserta lainnya dibantu oleh perantau, salah satunya H. Azwar Wahid.

Jumlah penerima bantuan tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena masih banyak warga yang belum terakomodir serta sejumlah perantau lainnya juga menyatakan kesiapan untuk ikut membantu.

Pemerintah nagari tidak sembarangan mendaftarkan warganya ke JKN karena harus melakukan verifikasi berdasarkan data di tingkat nagari serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Tujuannya agar program yang dimulai semenjak akhir Juni lalu dapat tepat sasaran.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Meri Lestari menilai kolaborasi tersebut menjadi terobosan yang belum pernah dijumpai di wilayah kerjanya.

"Ini merupakan hal yang baru, selama ini di BPJS Cabang Padang baru sebatas keterlibatan badan usaha saja, belum melibatkan para perantau," katanya.

Menurutnya kehadiran perantau memperlihatkan bahwa kearifan lokal 'badoncek' atau patungan dapat menjadi kekuatan baru dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

Kolaborasi tersebut tentu menjadi angin segar bagi upaya Padang Pariaman mencapai Universal Health Coverage (UHC). Hal tersebut karena tingkat kepesertaan JKN di daerah itu hingga pertengahan 2026 sekitar 86 persen dari sekitar 460 ribu penduduk.

Angka itu jauh dari cakupan kepesertaan minimal UHC yaitu 98 persen sehingga masih terdapat sekitar 64 ribu warga yang perlu didorong menjadi peserta JKN.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman juga telah menambah alokasi subsidi UHC sebesar Rp5 miliar dari Rp16 miliar menjadi Rp21 miliar pada akhir Juli 2026.

Asisten II Sekretariat Daerah Padang Pariaman Elfi Delita mengatakan pihaknya menargetkan daerah itu dapat memperoleh UHC pada 2027. Menurutnya target tersebut mustahil dapat tercapai di tengah keterbatasan kemampuan APBD sehingga diperlukan bantuan dari banyak pihak.

Bagi Pemkab Padang Pariaman UHC bukan sekadar predikat namun komitmen agar seluruh warganya dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa khawatir pembiayaan.

Meskipun Pemkab telah lama menyadari kearifan lokal 'badoncek' yang melibatkan perantau telah banyak membantu pemerintah daerah dalam berbagai hal. Namun inovasi dari Aur Malintang Selatan menunjukkan bahwa jaminan kesehatan bukan semata urusan pemerintah namun juga perantau.

Ketika budaya 'badoncek' bertemu dengan semangat para perantau untuk membangun kampung halaman, maka lahirlah ikhtiar bersama yang menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Bagi Haji Sagi apa yang dilakukan saat ini seperti benih yang disemai agar nantinya dapat dituai oleh orang kampung halamannya sendiri berupa kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan nyaman untuk menghidupi keluarga. Bagi Darmawati dan Mina kolaborasi pemerintah dan BPJS Kesehatan merupakan jawaban atas doa dan ketakutan mereka akan biaya pengobatan.

Program ini bukan sekadar pembayaran iuran wajib atau premi kepesertaan JKN di BPJS Kesehatan namun menjadi kepastian bahwa ketika sakit datang, pelayanan kesehatan tetap dapat diakses tanpa dibayangi kekhawatiran biaya pengobatan.