Bagikan:
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal adanya perubahan alur perizinan permohonan izin cuti tahunan dan izin sakit yang harus melalui persetujuan dirinya.
Dody mengatakan, langkah tersebut dilakukan lantaran dirinya menemukan banyak dugaan izin dan surat sakit bodong di lingkungan Kementerian PU.
Karena itu, perizinan yang sebelumnya berada di bawahannya, kemudian ia ubah menjadi persetujuan dari dirinya.
Menurut Dody, selama ini persetujuan yang dilakukan berlangsung terlalu cepat.
Dengan adanya persetujuan langsung dari dirinya, maka ia bisa menugaskan bawahannya untuk mengecek kebenaran dari surat sakit tersebut.
Proses ini baru berlangsung sekitar tiga bulan.
"Terus saya, kok, merasa ada yang enggak beres gitu. Ada merasa enggak beres, loh. Kalau kami nyetir mobil, kami anggap terlalu cepat, kan, harus kami tarik rem dulu. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya, kan, saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong gitu," ujar Dody kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Rabu, 22 Juli.
"Izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau barang itu jatuh ke saya, kan, saya bisa perintahkan Irjen untuk ngecek. Tapi kalau proses itu di bawah, kan, saya nggak tau," sambungnya.
Meski begitu, Dody menegaskan, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Jika tata kelola perizinan telah kembali tertib, kewenangan persetujuan cuti akan dikembalikan ke mekanisme awal.
"Makanya ini proses temporary saja. Nanti kalau memang sudah tertata lagi balik ke awal, saya balikin lagi," katanya.
Saat ditanyai lebih lanjut soal kebijakan tersebut berpotensi membebani dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Menteri PU, Dody mengakui, kebijakan tersebut memang menambah beban pekerjaannya sebagai menteri.
Namun, menurut Dody, langkah tersebut diperlukan untuk membangun integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.
Pasalnya, kata dia, Kementerian PU banyak mengerjakan proyek yang nilainya cukup besar, sehingga diperlukan adanya kejujuran.
"Ini dalam rangka saya membentuk ASN Kementerian PU lebih berkualitas, lebih berintegritas, lebih berakhlak yang selalu menghadirkan Tuhan di hatinya. Jangan lupa, loh, (Kementerian) PU itu tiap tahun mengelola ratusan triliun uang rakyat," imbuhnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+