Menteri Pertahanan Arab Saudi dan Inggris Bahas Hubungan Pertahanan Strategis |Republika Online

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH -- Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, melakukan pembicaraan telepon pada Rabu (30/9/2026) dengan Menteri Pertahanan Inggris, Wes Streeting.

Dalam pembicaraan tersebut, mereka meninjau hubungan strategis di bidang pertahanan antara kedua negara sahabat. Para menteri membahas upaya bersama dalam menangani isu-isu regional.

Mereka menegaskan dukungan negara masing-masing terhadap segala hal yang berkontribusi pada pencapaian keamanan dan stabilitas kawasan. Isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama juga turut dibahas dalam pembicaraan tersebut, dikutip dari laman Saudi Gazette, Kamis (1/10/2026)

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, melakukan pembicaraan melalui telepon pada Senin (28/9/2026) dengan Menteri Delegasi untuk Kepala Pemerintahan yang membidangi Administrasi Pertahanan Nasional Maroko, Abdellatif Loudyi.

Dalam pembicaraan tersebut, kedua menteri membahas cara-cara untuk memperkuat kerja sama pertahanan Saudi-Maroko guna memenuhi aspirasi pimpinan kedua negara. Mereka juga mengkaji upaya bersama untuk mendukung keamanan dan stabilitas di kawasan di tengah perkembangan situasi saat ini, dikutip dari laman Saudi Gazette, Selasa (29/9/2026)

Sebelumnya diberitakan Saudi Gazette, Raja Maroko Mohammed VI menyampaikan pesan solidaritas yang kuat terhadap Arab Saudi, dengan menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Arab Saudi adalah serangan terhadap Maroko, sembari mengecam serangan berulang kelompok Houthi terhadap Kerajaan Arab Saudi serta upaya penargetan Makkah.

Dalam dua pesan yang ditujukan kepada Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman serta Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman, Raja Maroko menegaskan kembali dukungan teguh negaranya terhadap keamanan, kedaulatan, dan stabilitas Arab Saudi.

Raja Mohammed VI mengecam serangan yang menyasar fasilitas sipil dan ekonomi, infrastruktur vital, kota-kota, serta kawasan berpenduduk di seluruh wilayah Arab Saudi, seraya menyatakan bahwa upaya penargetan Makkah dan Madinah semakin memperkuat kecaman Maroko.

"Di saat-saat genting yang sedang dilalui negara Anda ini, tanggung jawab sejarah, nilai-nilai agama, dan pertimbangan strategis menuntut kita semua untuk bersatu dalam membela hak, kedaulatan, keamanan, dan tempat-tempat suci umat Islam," ujarnya.

Sang Raja mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut tidak hanya merupakan tindakan agresif terhadap Arab Saudi, rakyatnya, dan para peziarah, tetapi juga melukai perasaan lebih dari 1,8 miliar umat Islam di seluruh dunia.

Ia mengecam "tindakan kriminal" tersebut, serta meminta pertanggungjawaban kelompok Houthi dan pihak-pihak yang menurutnya telah mendukung, mendanai, dan mempersenjatai mereka.

Raja Mohammed VI menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi serta negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) lainnya tidak dapat dipisahkan dari keamanan Maroko sendiri.

"Setiap serangan terhadap Arab Saudi adalah serangan terhadap Maroko," katanya, seraya menambahkan bahwa sikap berdiri bersama Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya merupakan bentuk pembelaan terhadap kepentingan strategis bersama.

Raja Maroko menegaskan kembali dukungan berkelanjutan negaranya bagi Arab Saudi dalam menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata dan kekuatan regional yang mendukung mereka, serta memperingatkan bahwa tindakan semacam itu mengancam keamanan kawasan yang lebih luas dan jalur pelayaran vital yang krusial bagi ekonomi global serta navigasi internasional. Ia juga menyatakan bahwa serangan yang terus berlanjut tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, dengan merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216 Tahun 2015 dan Resolusi Nomor 2722 Tahun 2024.

Raja Mohammed VI menyatakan bahwa serangan terhadap kawasan sipil, fasilitas ekonomi, dan tempat-tempat suci melanggar hukum humaniter internasional serta konvensi dan norma internasional, seraya menyerukan adanya pertanggungjawaban.