Selasa, 14 Juli 2026, 15:47 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Pemerintah mengakui pelaksanaan awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan besar. Kendala utama yang dihadapi bukan berasal dari sisi anggaran, melainkan kesiapan rantai pasok pangan, distribusi, hingga kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai hambatan yang muncul selama implementasi awal program unggulan tersebut. Menurutnya, evaluasi terus dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih optimal.
"Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," kata Purbaya saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, tantangan terbesar dalam menjalankan program MBG berada pada kesiapan rantai pasok bahan pangan, jalur distribusi, serta kemampuan logistik untuk menjangkau seluruh daerah, khususnya kawasan 3T.
"Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha lokal. Langkah ini diharapkan mampu memperpendek rantai pasok sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan di masing-masing wilayah.
Menurut Purbaya, pemerintah telah mengarahkan SPPG agar memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal. Melalui skema tersebut, bahan pangan dapat diserap langsung dari petani, peternak, maupun nelayan di sekitar lokasi dapur MBG.
"Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," tutur Purbaya.
Baca Juga: Kejagung Hentikan Pendataan Dapur MBG Bermasalah, Ini Alasannya
Upaya tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan MBG. Selain menjaga kelancaran distribusi pangan, keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai dapat memperkuat ekonomi daerah.
Sebagai penopang program, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 29.991 SPPG yang telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia per 8 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadi fondasi pemerintah dalam memperluas cakupan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Pemerintah berharap penguatan rantai pasok, distribusi, dan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dapat membuat pelaksanaan MBG semakin efektif, termasuk di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses logistik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.