Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan, stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan menjadi fondasi penting untuk menjaga aktivitas investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan dunia usaha.
Baca Juga: Destry Jadi Gubernur Terpilih, Ekonom: BI Tak Bisa Sendirian Jaga Rupiah
Hal tersebut disampaikan Filianingsih dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) yang berlangsung pada 31 Agustus-1 September 2026 di Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi global, termasuk melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan inovasi.
"Stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan menjadi fondasi penting untuk mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat pertumbuhan dunia usaha," kata Filianingsih, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin Filianingsih bersama Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung.
Selain negara-negara G20, forum tersebut turut dihadiri Belanda, Polandia, Singapura, Qatar, Swiss, dan Uni Emirat Arab serta sejumlah organisasi internasional.
Filianingsih memaparkan tiga hal yang menjadi perhatian Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter di tengah perubahan ekonomi global.
Pertama, BI menilai pentingnya menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terjangkar. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan moneter perlu disusun berdasarkan asesmen yang komprehensif dan berorientasi ke depan atau forward-looking.
Kedua, kerangka kebijakan moneter perlu terus beradaptasi dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan global dan pesatnya perkembangan digitalisasi.
Perubahan tersebut membuat kebijakan moneter tidak dapat berdiri sendiri. BI menekankan pentingnya bauran kebijakan yang menggabungkan kebijakan moneter, stabilisasi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran.
Ketiga, komunikasi kebijakan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi.
BI menilai komunikasi yang jelas, konsisten, dan kredibel dibutuhkan untuk menjaga ekspektasi pasar sekaligus memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kebijakan tersebut menjadi penting karena kondisi perekonomian global masih menghadapi sejumlah risiko.
G20 mencatat ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan dan pasokan energi, tekanan inflasi, tingginya utang, serta volatilitas pasar keuangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
G20 menilai perekonomian global masih menunjukkan ketahanan dengan dukungan kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.
Namun, ketahanan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketegangan geopolitik dapat memengaruhi perdagangan dan rantai pasok, sementara perubahan harga energi berpotensi kembali memberikan tekanan terhadap inflasi.
Di sisi lain, tingginya tingkat utang dan volatilitas pasar keuangan dapat meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Karena itu, negara-negara G20 mendorong adanya sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang terkalibrasi.
Reformasi struktural, peningkatan investasi dan inovasi, serta diversifikasi rantai pasok juga dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial.
Bagi Indonesia, dinamika tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya menjaga stabilitas domestik di tengah perubahan kondisi eksternal.
Selain stabilitas makroekonomi, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) turut menjadi pembahasan dalam forum G20. Investasi AI dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Namun, perkembangan teknologi tersebut juga membutuhkan penguatan ketahanan sistem keuangan dan keamanan siber. Penggunaan AI yang semakin luas dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi.
Di saat yang sama, muncul kebutuhan untuk memastikan infrastruktur digital dan sistem keuangan mampu menghadapi risiko baru yang muncul dari perkembangan teknologi.
Pembahasan G20 juga mencakup sejumlah agenda lain, antara lain ketidakseimbangan global, literasi keuangan, penanganan fraud dan scam dalam transaksi keuangan, persoalan utang, serta peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta.
Di dalam negeri, Bank Indonesia saat ini masih mempertahankan BI-Rate pada level 5,75%. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 18-19 Agustus 2026. Pada saat yang sama, Deposit Facility berada di 4,75% dan Lending Facility 6,50%.
Data BI juga menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2026 tercatat 3,19% secara tahunan, masih berada dalam sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5% plus minus 1%.
Sementara itu, JISDOR pada 2 September 2026 berada di level Rp17.770 per USD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga dan nilai tukar tetap menjadi bagian penting dari bauran kebijakan BI ketika perekonomian global menghadapi ketidakpastian.
BI juga terus menggunakan berbagai instrumen operasi moneter. Pada 31 Agustus 2026, misalnya, BI mencatat hasil lelang Term Repo FTO sesi pagi sebesar Rp6,95 triliun dengan tingkat suku bunga 6,05%.
Pada sesi sore, nominal pemenang mencapai Rp10,74 triliun dengan tingkat yang sama. Selain itu, BI melakukan transaksi Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) pada 31 Agustus 2026 dengan tenor satu, tiga, enam, dan 12 bulan.
Berbagai instrumen tersebut menjadi bagian dari upaya bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan sekaligus memastikan kebijakan dapat ditransmisikan ke perekonomian.
Pertemuan G20 FMCBG tersebut menghasilkan G20 Chair's Statement yang merangkum hasil pembahasan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mengenai berbagai prioritas Finance Track di bawah Presidensi G20 Amerika Serikat.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi global tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan inflasi, tetapi juga menyangkut stabilitas keuangan, transformasi digital, keamanan siber, utang, perdagangan, hingga perubahan struktur rantai pasok.