Media Asing Tiba-Tiba Sorot Jurus RI Kuasai Harga Nikel hingga Sawit

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Media asing kembali menyoroti langkah Indonesia membangun bursa komoditas nasional yang ditargetkan mulai beroperasi 1 Januari 2027. Bursa tersebut diharapkan memperkuat pengaruh Indonesia terhadap pembentukan harga komoditas strategis seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara.

Channel News Asia (CNA) dalam tajuk berjudul 'Indonesia wants more sway over commodity prices-here's how its new exchange can win over market', menilai keberhasilan bursa komoditas Indonesia (Icomex) akan sangat bergantung pada kemampuannya membangun acuan harga yang kredibel sekaligus meyakinkan produsen dan pedagang untuk bertransaksi di dalamnya.

"Harga yang terbentuk di bursa akan menjadi referensi bagi banyak lembaga seperti bea cukai dan kantor pajak," muat laman itu mengutip ekonom lokal dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dimuat Senin (31/8/2026).

Rencana tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2027 di parlemen pada 14 Agustus. Prabowo menilai Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, tetapi harga komoditas yang berasal dari kekayaan alam Indonesia masih kerap ditentukan di bursa komoditas negara lain.

Pilihan Redaksi

  • Uganda Berduka, Raja Termuda Dunia Oyo Nyimba Meninggal di Usia 34
  • Ribut Dengan Presiden, Wapres Pilih Mengundurkan Diri
  • Putra Netanyahu yang Hidup Mewah di AS Dievakuasi Darurat ke Israel
  • Intelijen: Rusia Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran, Diiming-imingi Ini
  • Penasihat Putin: Prabowo Bakal ke Rusia 3 September 2026

Indonesia saat ini merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia serta salah satu eksportir terbesar batu bara termal dan minyak sawit. Namun, CNA mencatat harga nikel rata-rata turun tajam dari US$21.474 (sekitar Rp380 juta) per ton pada 2023 menjadi US$15.349 (Rp272 juta) per ton pada 2025.

Pemerintah kemudian memangkas target produksi bijih nikel dari 379 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 250 juta ton tahun ini. Kebijakan tersebut sempat mendorong harga nikel ke level US$19.350 (sekitar Rp343 juta) per ton pada April, sebelum kembali turun ke sekitar US$17.000 (Rp301 juta) pada Agustus.

Laman itu juga memberikan analisis dari peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Dikatakan bagaimana bursa komoditas harus mampu membangun likuiditas dan kepercayaan pasar.

"Untuk mendapatkan kepercayaan pasar, bursa harus membuktikan bahwa harga yang dibentuk kredibel dan didukung proses yang andal, transparan, serta memiliki tata kelola yang baik," ujarnya.

CNA menilai tantangan lain datang dari bursa komoditas yang sudah lebih dulu menjadi acuan global. London Metal Exchange (LME), misalnya, telah menjadi benchmark utama untuk logam industri seperti aluminium, tembaga, dan nikel, sedangkan Bursa Malaysia Derivatives menjadi rujukan penting bagi industri minyak sawit dunia.

Sementara itu, merujuk Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, Indonesia juga perlu membuat Icomex menarik bagi pelaku usaha. Ia mengatakan sebagian besar perusahaan sawit masih memilih bertransaksi langsung dengan pembeli karena biaya keanggotaan, perdagangan, dan kliring di bursa.

"Harga sebenarnya sudah cukup transparan," kata Eddy, merujuk pada transaksi langsung yang umumnya mengacu pada harga spot Bursa Malaysia Derivatives.

Sementara itu, ekonom lain yang dimuat media itu menyebut kewajiban menggunakan bursa juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Bhima Yudhistira misalnya memperingatkan kontrak jangka panjang dengan pembeli asing bisa perlu diubah jika transaksi melalui Icomex diwajibkan.

"Ada banyak risiko hukum karena kontrak harus diamendemen akibat kewajiban menggunakan bursa," ujarnya.

Karena itu, sejumlah analis menyarankan Icomex tidak langsung mengejar skala besar. Wijayanto menilai bursa sebaiknya dimulai dengan beberapa komoditas untuk menguji sistem perdagangan, kliring, penyelesaian transaksi, biaya, serta dampaknya terhadap kontrak yang sudah berjalan.

"Ini perlu diterapkan secara bertahap. Harus ada uji coba," katanya.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]