Sebatik (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara telah menjangkau sekolah-sekolah hingga balita di posyandu yang berada di garis batas negara.
“SPPG Sebatik Tengah sudah mulai beroperasi sejak awal tahun ini. Saat ini kami mencakup 13 sekolah dan 10 posyandu dengan total sekitar 1.700 penerima manfaat,” ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sebatik Tengah Partiwi Hariati di Sebatik Tengah, Rabu.
Pratiwi mengatakan pengantaran MBG dilakukan di sekolah-sekolah sepanjang garis tepi batas negara, sementara pembagian MBG bagi balita dilakukan melalui posyandu terdekat.
Menurut dia, berdasarkan keterangan orang tua, kehadiran MBG di wilayah perbatasan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya keluarga yang sebagian besar bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit.
Profil masyarakat di wilayah Sebatik Tengah masuk dalam kategori desil 1-4 (sangat miskin dan rentan miskin). Berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat yang berada di wilayah Sebatik Timur.
“Banyak orang tua menyampaikan program ini membantu karena mereka tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan siang anak saat berangkat bekerja sejak pagi,” kata Pratiwi.
Selain memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan balita, pelaksanaan MBG di wilayah perbatasan juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.
“Kita dorong masyarakat untuk menanam maupun berternak ayam pedaging dan petelur, agar bisa meningkatkan perekonomian,” ujar Pratiwi.
Manfaat MBG ini dirasakan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Furqan yang terkenal sebagai Sekolah Tapal Batas. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Furqan Adnan Lolo bersyukur MBG dapat masuk ke sekolahnya.
Apalagi lokasi sekolah tersebut berada di dalam kawasan hutan sawit yang sulit diakses oleh kendaraan roda empat dan hanya beberapa ratus meter saja dari garis batas negara Indonesia-Malaysia.
“Alhamdulillah karena siswa di sini semuanya adalah anak-anak yang orang tuanya bekerja di Malaysia. Mereka (anak-anak) tinggal di asrama di sini jadi meringankan kita. Mereka sudah tak pusing makan,” kata Adnan.
Pembenahan tata kelola MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu agenda pemerintah. Salah satunya mengenai mekanisme serta sasaran penerima manfaat.
Penataan juga dilakukan di seluruh SPPG untuk memastikan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari kelengkapan peralatan hingga aspek kesehatan dan keamanan operasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan penerima manfaat MBG harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama di daerah 3T.
"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan," kata Menko Muhaimin.
Menurut dia, melalui data DTSEN, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan menjadi prioritas penerima manfaat program.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.