Subang, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana perubahan skema bantuan sosial (bansos) pemerintah. Ke depan, pemerintah berencana mengurangi pemberian insentif melalui subsidi produk dan mengalihkannya langsung kepada masyarakat yang berhak.
Luhut mengatakan perubahan skema tersebut dimungkinkan dengan dukungan sistem pendataan masyarakat berbasis teknologi. Pemerintah akan mendorong masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan untuk melakukan registrasi.
"Saya minta juga untuk meregister, mendaftar untuk yang pengen dapat bansos," kata Luhut saat peresmian pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Pemerintah ke depan tidak lagi hanya memberikan insentif melalui produk tertentu. Bantuan akan diarahkan langsung kepada individu yang memenuhi kriteria.
"Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi kepada insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung," ujarnya.
Skema tersebut nantinya dapat menjangkau puluhan juta hingga ratusan juta penduduk yang memenuhi kualifikasi untuk menerima bantuan dalam bentuk cash transfer.
"Jadi nanti sekian puluh juta atau ratusan juta penduduk kita yang qualified untuk menerima tadi cash transfer, itu akan saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan," kata Luhut.
Pemerintah berencana melakukan uji coba skema tersebut pada awal tahun depan. Luhut juga mengaitkan rencana tersebut dengan pengembangan Government Technology berbasis kecerdasan buatan (AI). Digitalisasi pemerintahan dapat membuat proses pendataan masyarakat menjadi lebih transparan dan mengurangi potensi kebocoran maupun korupsi.
Penggunaan teknologi seperti face recognition dan biometrik akan membantu pemerintah dalam melakukan pendataan penduduk.
"Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang karena semua dengan face recognition, dengan biometrik, itu sudah semua bisa didapat," ujarnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]