Bandung (ANTARA) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperluas insentif bagi kelas menengah yang bisa diintervensi oleh daerah, demi meningkatkan perekonomian Jabar sekaligus menjawab rapor evaluasi kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dalam aspek yang masih terkategori sedang.
Hasil survei evaluasi publik terhadap kinerja ekonomi Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi selama 1,5 tahun terakhir, kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, di Bandung, Jumat, tercatat sebanyak 44 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi daerah tergolong sedang, berbeda kontras dari tingkat kepuasan kinerja KDM yang menembus angka fantastis 95,4 persen dengan salah satu faktor utamanya karena aspek personal figur sang gubernur.
Djayadi mengungkap hasil itu juga dipicu tekanan inflasi nasional, serta lonjakan harga bahan pokok yang berada di luar kendali penuh pemerintah daerah.
Merespons tantangan ini, Djayadi menekankan pentingnya Pemprov Jabar menghadirkan intervensi taktis dan memperluas bantalan sosial yang menyasar kelompok masyarakat kelas menengah di wilayah perkotaan.
Menurutnya, kelas menengah kerap menjadi kelompok paling terdampak kelesuan ekonomi termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), akan tetapi kelas ini sering luput dari skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mayoritas diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Bentuknya bisa macam-macam, misalnya insentif untuk memperoleh pekerjaan, memberikan kemudahan akses pendidikan, serta bantuan pembayaran jaminan kesehatan seperti BPJS bagi warga yang kehilangan pekerjaan," ujarnya lagi.
Selain perlindungan kelas menengah, LSI merekomendasikan Pemprov Jabar untuk menggulirkan program ekonomi mikro dan ekonomi kreatif yang menyasar sektor pekerja perempuan serta ibu rumah tangga guna menopang ketahanan finansial keluarga mereka.
Pada sisi lain, kata Djayadi, terkait popularitas kuat maupun citra kuat figur kepala daerah termasuk Dedi Mulyadi, memiliki batas dalam mempengaruhi persepsi ekonomi, mengingat dinamika pasar, harga sembako, hingga kelangkaan barang sangat dipengaruhi oleh kondisi makro tingkat nasional dan global.
"Kondisi objektif ekonomi kita itu inflasi tinggi, harga barang di mana-mana naik, bahkan sejumlah barang langka. Situasi dunia usaha juga mengalami kelesuan. Nah, itu kan faktor-faktor yang tidak bisa dengan mudah hanya diatasi oleh figur," ujar Djayadi.
Djayadi optimistis, jika Pemprov Jabar mampu memadukan popularitas tinggi KDM dengan penguatan bantalan ekonomi kelas menengah dan pemberdayaan UMKM perempuan, maka persepsi publik terhadap sektor ekonomi dapat terangkat signifikan menyamai kinerja tata kelola pemerintahan yang sudah diapresiasi positif oleh 64 persen lebih warga.
Pewarta: RPG
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.