AKURAT.CO Bantuan sosial saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai pengentasan kemiskinan harus dibangun melalui ekosistem yang mampu menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembukaan peluang usaha bagi masyarakat.
Ia mengatakan, pemerintah perlu terus menggeser paradigma kebijakan dari yang semula berorientasi pada perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.
Bantuan sosial tetap dibutuhkan sebagai bantalan sementara, sementara jaminan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman. Namun, tujuan akhir seluruh kebijakan tersebut harus bermuara pada kemandirian masyarakat.
“Bansos hanya bantalan sementara, jaminan sosial menjadi jaring pengaman saja. Yang menjadi pokok adalah kemandirian masyarakat,” kata Cak Imin melalui keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga: Sudah Terlalu Lama Dibahas, Menko PM Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Untuk mencapai tujuan itu, Cak Imin menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan ekosistem yang mengintegrasikan kekuatan pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha, industri, perguruan tinggi, filantropi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Langkah berikutnya adalah memperkuat ekosistem. Ini yang penting. Ekosistem ini kita ciptakan antara berbagai sektor sehingga terintegrasi, dunia industri, stakeholders, termasuk filantropi dan perguruan tinggi,” katanya.
Menurutnya, dunia industri memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. Sementara perguruan tinggi dibutuhkan untuk memastikan berbagai kebijakan dan intervensi pemberdayaan terus berkembang sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi.
Di sisi lain, lembaga filantropi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Kepercayaan yang dimiliki lembaga filantropi di tengah masyarakat, menurut Cak Imin, menjadi kekuatan penting untuk memperluas kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan.
Penguatan ekosistem tersebut menjadi semakin penting karena perbaikan indikator kemiskinan nasional belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan.
Baca Juga: Menko PMK Pastikan Layanan Kesehatan dan Bantuan Logistik Dikebut untuk Korban Gempa NTT
Karena itu, pemerintah harus memperkuat intervensi hingga ke tingkat desa, tidak hanya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan mendorong masyarakat memiliki peluang untuk tumbuh secara ekonomi.
Kebijakan ini, lanjutnya, juga harus mampu menjaga mobilitas ekonomi kelompok rentan dan kelas menengah. Pemerintah tidak hanya memiliki tugas membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga memastikan kelompok yang telah memiliki kemampuan ekonomi tidak kembali mengalami penurunan kesejahteraan.
“Ekosistem pemberdayaan akan kuat apabila semua pihak mengambil peran. Pemerintah memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, pemerintah daerah mengoordinasikan kekuatan di wilayahnya, dunia usaha membuka kesempatan, dan jaminan sosial memastikan masyarakat tidak kembali jatuh miskin ketika menghadapi risiko,” jelasnya.