Pimpinan BP BUMD harus personel yang paham persoalan, objektif dan solutif serta paham dunia bisnis.
Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Hasan Irsyad menilai Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) harus dipimpin figur yang memahami persoalan perusahaan daerah dan dunia bisnis agar tata kelola BUMD optimal.
“Pimpinan BP BUMD harus personel yang paham persoalan, objektif dan solutif serta paham dunia bisnis,” kata Hasan Irsyad di Surabaya, Kamis.
Hasan mengatakan keberadaan BP BUMD yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim.
Menurut Anggota Komisi C DPRD Jatim itu, pembentukan lembaga tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membenahi pengelolaan perusahaan daerah.
BP BUMD diharapkan dapat membuat pembinaan BUMD lebih fokus, termasuk dalam pengawasan kinerja perusahaan, risiko investasi, aset, rencana bisnis hingga restrukturisasi.
Hasan menyebut urgensi pembenahan terlihat dari kontribusi BUMD terhadap PAD Jatim.
Kinerja BUMD tahun buku 2025 yang direalisasikan pada 2026 mencapai sekitar Rp509,79 miliar, tetapi sekitar Rp434,67 miliar atau lebih dari 85 persen berasal dari Bank Jatim.
Sementara itu, sembilan BUMD Jatim hingga akhir 2025 telah menerima penyertaan modal daerah sekitar Rp4,15 triliun.
Ia menegaskan Komisi C DPRD Jatim akan mengawal implementasi rekomendasi Pansus BUMD, terutama terkait tata kelola, produktivitas aset dan peningkatan kinerja perusahaan.
Hasan berharap BP BUMD berperan sebagai pengendali portofolio dan pemberi rekomendasi profesional kepada Gubernur, tanpa mengambil alih kewenangan RUPS, komisaris, dewan pengawas maupun direksi.
“Kami berharap ke depan sinergi DPRD Jatim, khususnya Komisi C, dengan Pemprov Jatim melalui BP BUMD akan semakin baik sehingga PAD dapat meningkat signifikan di masa mendatang,” katanya.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.