AKURAT.CO Korea Selatan memutuskan tidak menghadiri upacara peringatan yang akan digelar pemerintah Jepang pada Sabtu di Tambang Emas Sado, Pulau Sado, Prefektur Niigata. Situs tersebut masuk daftar Warisan Dunia UNESCO pada 2024 dan memiliki kaitan dengan sejarah pekerja dari Semenanjung Korea yang mengalami kerja paksa selama pendudukan Jepang.
Keputusan Seoul memperpanjang boikot terhadap upacara yang digelar Jepang selama tiga tahun terakhir. Perselisihan kedua negara berpusat pada cara mengenang dan menghormati para korban pekerja dari Semenanjung Korea.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan telah melakukan konsultasi serius dengan pemerintah Jepang agar upacara tahun ini dapat berlangsung secara lengkap dan layak. Namun, kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai sejumlah persoalan utama.
"Kami terus melakukan konsultasi serius dengan Jepang untuk memastikan upacara tahun ini dapat digelar secara lengkap dan layak, tetapi memutuskan tidak menghadirinya setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai poin-poin penting," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, seperti dikutip Yonhap News Agency.
Seoul juga mendesak Jepang untuk melaksanakan secara penuh dan sungguh-sungguh rekomendasi yang telah ditetapkan Komite Warisan Dunia UNESCO.
Dalam sidang Komite Warisan Dunia UNESCO yang berlangsung di Busan, Korea Selatan, pada Juli, organisasi tersebut meminta Jepang membahas secara menyeluruh "seluruh sejarah" kompleks Tambang Emas Sado.
Sejarah tersebut mencakup penggunaan tenaga kerja paksa selama pendudukan Jepang di Semenanjung Korea pada periode 1910-1945.
Komite Warisan Dunia UNESCO juga meminta Jepang menyerahkan laporan terbaru mengenai pelaksanaan rekomendasi tersebut paling lambat 1 Desember 2027. Laporan itu akan ditinjau dalam sidang Komite Warisan Dunia UNESCO ke-50 pada 2028.
Tambang Emas Sado secara resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO pada 2024. Korea Selatan mendukung pencalonan Jepang dengan syarat Tokyo mengakui dan merefleksikan sejarah kompleks pertambangan tersebut secara menyeluruh.
Kompleks pertambangan di Pulau Sado pernah menjadi salah satu pusat produksi emas utama Jepang pada abad ke-17 hingga ke-19. Namun, pada masa Perang Dunia II, kawasan tersebut dialihfungsikan untuk mendukung kepentingan perang Kekaisaran Jepang.
Jepang sebelumnya berjanji menggelar upacara peringatan setiap tahun untuk menghormati para pekerja yang mengalami penderitaan di kompleks tambang tersebut. Tokyo juga berkomitmen menyelenggarakan pameran terkait sejarah Tambang Emas Sado.
Namun, pemerintah Jepang tidak secara eksplisit menggunakan istilah "kerja paksa" ataupun menyebut sifat pemaksaan terhadap para pekerja.
Hal tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam hubungan Seoul dan Tokyo terkait situs tersebut. Korea Selatan menilai sejarah para pekerja dari Semenanjung Korea harus disampaikan secara utuh, termasuk mengenai kondisi kerja paksa pada masa pendudukan Jepang.
Selama dua tahun terakhir, Korea Selatan juga menggelar upacara peringatan sendiri di sekitar kompleks Tambang Sado. Acara tersebut dihadiri keluarga para korban.
Menurut Yonhap, Korea Selatan juga berencana menggelar upacara peringatan terpisah pada akhir tahun ini.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan, Kim Jun-hyeok, mengatakan keputusan untuk tidak menghadiri upacara Jepang pada Sabtu berkaitan dengan sikap Tokyo yang dinilai belum mengakui secara penuh sejarah kerja paksa warga Korea.