Bagikan:
JAKARTA — Persoalan administrasi yang tak kunjung tuntas kini menjadi beban baru bagi puluhan kontraktor yang terlibat dalam pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN).
Di tengah dorongan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), para penyedia jasa justru masih menunggu kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG BGN Tahun Anggaran 2025 menyebut nilai tagihan yang belum terselesaikan diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar. Nilai tersebut berasal dari pekerjaan yang dikerjakan oleh 74 perusahaan kontraktor di sekitar 22 provinsi.
Ketua Forum Arifin Nababan menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan program pemerintah, tetapi menuntut kepastian penyelesaian administrasi serta pembayaran sesuai kontrak.
"Yang kami harapkan bukan perlakuan khusus, melainkan kepastian administrasi dan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah kami laksanakan," ujar Arifin.
Menurut data forum, pembangunan Sarana SPPG melalui mekanisme e-Katalog atau mini kompetisi telah berjalan di 315 lokasi hingga akhir Maret 2026. Dari jumlah tersebut, 66 proyek telah rampung 100 persen dan 249 lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan kontrak.
Namun, proyek yang telah selesai pun belum seluruhnya dapat diserahterimakan. Forum menyebut proses administrasi di pihak pengguna masih menjadi hambatan sehingga aset yang telah dibangun tetap menjadi tanggung jawab kontraktor.
Akibatnya, perusahaan masih harus menanggung biaya keamanan, pemeliharaan bangunan, utilitas, hingga kebutuhan operasional lainnya selama proses serah terima belum dilakukan.
"Selama proses serah terima belum dilakukan, kami tetap harus menjaga aset tersebut, membayar keamanan, pemeliharaan, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," kata Arifin.
Forum menilai persoalan ini tidak hanya berdampak pada arus kas perusahaan konstruksi. Rantai usaha lain juga ikut terdampak, mulai dari tenaga kerja, pemasok material, vendor jasa, pelaku UMKM, subkontraktor, hingga lembaga pembiayaan yang terlibat dalam proyek tersebut.
Sejauh ini forum telah enam kali mengirim surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk meminta kejelasan mengenai penyelesaian administrasi, jadwal serah terima bangunan, serta kepastian pembayaran. Akan tetapi, hingga kini belum ada tanggapan resmi.
Arifin menegaskan para kontraktor tetap mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Jadi, mereka berharap penyelesaian administrasi dipercepat, pembayaran segera dipastikan, dan ruang dialog dengan pemerintah dibuka agar persoalan tidak berlarut-larut.
"Kami ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sarana SPPG dapat berjalan dengan baik. Yang kami harapkan adalah kepastian administrasi, kepastian pembayaran, dan ruang dialog yang terbuka agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama," ujarnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+