Banjarbaru (ANTARA) - Komisi III DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, untuk melihat langsung implementasi pelayanan publik terpadu, khususnya layanan sektor kepolisian yang terintegrasi dalam satu kawasan pelayanan.
Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Tim Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, pada Sabtu menjadi pengakuan atas kualitas pelayanan publik yang terus dikembangkan Pemkot Banjarbaru melalui konsep layanan terpadu dalam satu lokasi.
Rombongan Komisi III DPR RI meninjau berbagai tenant layanan sekaligus berdialog dengan pengelola MPP guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, cepat, dan mudah diakses.
Baca juga: Wali Kota Lisa hadiri silaturahmi bersama Menkopolhukam di Banjarbaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Bambang Supriyanto mengatakan MPP Banjarbaru terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan layanan yang semakin lengkap.
"Saat ini terdapat 33 tenant layanan yang beroperasi dimana sebanyak 10 tenant berasal dari SKPD, sedangkan sisanya merupakan instansi vertikal seperti Polres, Samsat, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan berbagai instansi lainnya," ujar Bambang.
Ia menjelaskan, layanan Samsat di MPP Banjarbaru memiliki cakupan yang lebih luas karena melayani masyarakat tidak hanya dari Kota Banjarbaru, tetapi juga seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Baca juga: Banjarbaru perkuat daya saing sasirangan lewat inovasi pewarna alam
Selain menghadirkan layanan administrasi pemerintahan dan hukum, MPP Banjarbaru juga menyediakan fasilitas akad nikah gratis yang telah dilengkapi meja, dekorasi, dan sarana pendukung sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa dipungut biaya.
"Kami ingin MPP tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang benar-benar memberi kemudahan dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.
Menurut Bambang, berbagai inovasi itu menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Komitmen itu turut dibuktikan melalui capaian Banjarbaru yang meraih predikat "Sangat Baik" pada Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan nilai evaluasi 87,960, sekaligus menempati peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia.
Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengapresiasi konsep pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarbaru karena dinilai mampu memangkas birokrasi sekaligus mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat di satu tempat.
"Kolaborasi berbagai instansi dalam satu gedung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, efisien, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat," katanya.
Kunjungan Komisi III DPR RI diharapkan semakin memperkuat upaya Pemkot Banjarbaru dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik sehingga MPP terus menjadi contoh birokrasi modern yang menghadirkan pelayanan prima, mudah, transparan, dan dipercaya masyarakat.
Pewarta: Yose Rizal
Editor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.