Nabire (ANTARA) - Anggota DPR RI Komarudin Watubun mengatakan sekitar 2.400 calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Papua Tengah lolos verifikasi dari 10.000 kuota beasiswa yang diajukannya sebagai legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Tengah.
"Awalnya saya minta bantuan 10.000 beasiswa PIP untuk Papua Tengah, tetapi setelah diverifikasi, yang disetujui sekitar 2.400-an orang," kata Komarudin di Nabire, Rabu.
Ia mengatakan beasiswa PIP adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk memperluas akses pendidikan peserta didik dari keluarga miskin.
Beasiswa tersebut sangat bermanfaat, khususnya bagi para pelajar di Papua maupun di Papua Tengah. Namun, salah satu penyebab banyak calon penerima belum lolos verifikasi adalah tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas, sehingga datanya tidak dapat terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
Menurut dia, penyaluran berbagai program bantuan pemerintah membutuhkan data kependudukan yang terverifikasi melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Karena bantuan seperti ini harus terakses dengan data Dukcapil. Kementerian lain memiliki data, tetapi harus masuk ke data resmi Dukcapil," ujarnya.
Ia mengatakan jumlah penerima PIP masih berpeluang bertambah apabila calon penerima yang belum lolos dapat memperbarui dan melengkapi data kependudukannya.
"Yang lolos sekitar 2.400-an atau sekitar 24 persen. Namun, kami masih terus memperbarui data, siapa tahu pada gelombang berikutnya bisa masuk lagi. Memang kita masih punya masalah soal data," katanya.
Ia mendorong masyarakat Papua Tengah untuk segera mengurus dokumen administrasi kependudukan, terutama KTP dan kartu keluarga, sebagai bagian dari upaya mendukung penerapan Satu Data Nasional.
Menurut Komarudin, data kependudukan yang valid tidak hanya diperlukan untuk mengakses bantuan pemerintah, tetapi juga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
"Kalau bepergian harus punya KTP, mau membuat sertifikat juga harus punya KTP. Begitu juga untuk mendapatkan bantuan sosial, semua harus punya data," ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat agar proaktif mengurus administrasi kependudukan karena dokumen seperti KTP kini dapat diperoleh tanpa biaya.
"Data yang valid membuat masyarakat bisa ditolong melalui berbagai program negara. Bukan hanya untuk program pemerintah, data itu juga bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat sendiri," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR RI: 2.400 calon penerima PIP Papua Tengah lolos verifikasi
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.