Ambon (ANTARA) - Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat sinergi pengawasan aktivitas orang asing di wilayah perairan Maluku guna meningkatkan keamanan maritim.
Komandan Kodaeral IX Ambon Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas di Ambon, Kamis, mengatakan pengawasan aktivitas orang asing di wilayah laut memerlukan kolaborasi lintas sektor mengingat karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan yang berada di jalur pelayaran strategis.
"Kami siap mendukung dan memperkuat koordinasi dengan Imigrasi Maluku. Pengawasan di wilayah laut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antarinstansi demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia, khususnya di Maluku," katanya.
Menurut Hanarko, kerja sama tersebut difokuskan pada pertukaran informasi, deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian, serta pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pergerakan orang asing yang masuk maupun beraktivitas melalui jalur laut.
Ia mengatakan pengawasan terintegrasi penting sebab wilayah perairan Maluku berbatasan dengan sejumlah jalur pelayaran internasional yang memiliki mobilitas tinggi sehingga diperlukan respons cepat apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan keimigrasian maupun mengganggu keamanan laut.
Selain itu, lanjut dia, Kodaeral IX bakal mengoptimalkan koordinasi operasional dengan Imigrasi Maluku melalui pertukaran data dan informasi lapangan serta dukungan pengawasan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tertentu.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting mengatakan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan pengawasan keimigrasian, terutama terhadap aktivitas orang asing yang memanfaatkan jalur laut.
"Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah lautan yang jauh lebih luas dibandingkan daratan. Oleh karena itu, sinergi dengan TNI AL menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah perairan," ujarnya.
Menurut Gindo, penguatan sinergi akan difokuskan pada pertukaran informasi secara berkala, penyusunan langkah mitigasi terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan operasi pengawasan terpadu, serta peningkatan koordinasi dalam penanganan orang asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian di wilayah perairan.
Ia berharap kolaborasi tersebut membuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah maritim Maluku semakin efektif sehingga mendukung penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan negara di kawasan perbatasan laut Indonesia.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.