Bima (ANTARA) - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Hub di Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mulai dibangun dengan anggaran Rp7,579 miliar untuk memperkuat ekosistem ekonomi perikanan dari hulu hingga hilir.
Pembangunan KNMP tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Bima Ady Mahyudi di Desa Rompo, Kamis, yang dihadiri unsur Forkopimda, tim Balai Besar Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, kepala organisasi perangkat daerah, Camat Langgudu, serta jajaran Muspika dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.
Desa Rompo ditetapkan KKP sebagai KNMP Hub atau kawasan utama dari program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bima yang mencakup 16 desa pesisir. Sebanyak 15 desa lainnya menjadi kawasan pendukung yang terhubung dengan pusat kegiatan di Rompo.
Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan KNMP tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman nelayan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi perikanan yang terintegrasi dari kegiatan penangkapan, pendaratan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut.
"KNMP bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagaimana membangun ekosistem ekonomi perikanan dari hulu sampai hilir," katanya.
Sebagai KNMP Hub, Desa Rompo disiapkan dengan fasilitas yang lebih lengkap untuk mendukung kegiatan perikanan sekaligus melayani nelayan dari kawasan pendukung. Program tersebut menghubungkan Rompo dengan 15 desa pesisir lainnya dalam satu ekosistem ekonomi perikanan.
Masyarakat Desa Rompo selama ini banyak menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan, termasuk sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut, sehingga pengembangan kawasan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi berbasis pesisir.
Fasilitas utama yang disiapkan meliputi dermaga atau tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, fasilitas docking, serta sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
Untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, kawasan tersebut juga dilengkapi fasilitas rantai dingin berupa penyimpanan berpendingin dan mesin pembuat es portabel. Dukungan ekonomi lainnya berupa SPBN atau SPBUN, kios perlengkapan nelayan, serta sentra kuliner pesisir.
Baca juga: Pemerintah bangun sembilan proyek koperasi nelayan tahap II di Dompu
Pembangunan KNMP Hub Rompo turut mencakup jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan, gerbang kawasan, fasilitas air bersih, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan tempat penampungan sementara (TPS).
Dari sisi kelembagaan, disiapkan kantor pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan menjadi agregator sekaligus penyerap hasil tangkapan nelayan.
Dengan integrasi tersebut, hasil produksi nelayan dari Rompo dan 15 desa pendukung diharapkan tidak hanya berhenti pada aktivitas penangkapan, tetapi dapat ditangani melalui penyimpanan dan pemasaran yang lebih terorganisasi.
Baca juga: Pembangunan dua KNMP Kota Bima Rp6,68 miliar dimulai
Bupati Ady Mahyudi menekankan tiga hal dalam pelaksanaan pembangunan, yakni sinergi antara masyarakat dan pemerintah, menjaga kualitas serta akuntabilitas pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai standar, serta komitmen masyarakat penerima manfaat untuk merawat fasilitas yang telah dibangun.
Ia berharap KNMP Hub Rompo dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dengan basis sektor kelautan dan perikanan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Penangkapan Ikan KKP RI Suraji mengatakan pembangunan harus memenuhi prinsip kualitas material dan struktur sesuai spesifikasi teknis, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, serta integritas administrasi.
Menurut dia, seluruh pekerjaan juga harus diselesaikan tanpa menimbulkan persoalan teknis, sosial maupun hukum.
Suraji meminta pelaksana pekerjaan menjalankan pembangunan secara profesional dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan bersama diperlukan agar seluruh fasilitas yang dibangun sesuai perencanaan dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tajudin mengatakan pemerintah daerah telah terlibat sejak tahapan pengusulan, pembahasan dengan pemerintah pusat hingga program tersebut direalisasikan.
Menurut dia, kesiapan lahan menjadi salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi agar pembangunan KNMP dapat dilaksanakan sesuai kriteria yang ditetapkan KKP.
Pembangunan KNMP di Nusa Tenggara Barat ditargetkan selesai pada 18 Desember 2026 dengan masa pelaksanaan selama 135 hari kalender sejak Agustus 2026.
Pemerintah daerah berharap keberadaan KNMP Hub Rompo dapat memperkuat mata rantai ekonomi perikanan, mulai dari produksi dan pendaratan hasil tangkapan hingga penyimpanan serta pemasaran, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di 16 desa pesisir yang terhubung dalam program tersebut.
Pewarta : Ady Ardiansah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026