Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus memberi manfaat nyata kepada masyarakat, menjaga daya beli, dan mendukung keberlangsungan dunia usaha.
"APBN adalah pilihan politik; tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 20262027 di Jakarta, Jumat.
Puan mengatakan besaran belanja APBN 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto mendekati Rp4.000 triliun.
"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar," ujarnya.
Namun, menurut Puan, besarnya anggaran tidak akan bermakna apabila belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, seperti petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan, dan pencari kerja yang harus menghidupi keluarga.
"APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," katanya.
Puan menegaskan tema kebijakan fiskal 2027, "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 20262027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Uploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.