Banda Aceh (ANTARA) - Sebanyak 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah mendapat penguatan kepemimpinan adaptif bencana lewat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026 di Aceh Besar
“Penyelenggaraan PKN II di Aceh bukan sekadar pilihan lokasi, melainkan memiliki makna strategis dan historis. Aceh merupakan contoh nyata daerah yang berhasil bangkit dari berbagai bencana melalui tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Muhammad Taufiq di Aceh Besar, Selasa.
Di sela-sela membuka PKN Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026 di Aceh Besar, ia menjelaskan berada di Aceh berarti kita berdiri di atas laboratorium hidup ketangguhan peradaban. Aceh telah menunjukkan kepada dunia bagaimana kepemimpinan dan tata kelola yang baik mampu mengubah krisis menjadi momentum kebangkitan.
Menurut Taufiq, pejabat pimpinan tinggi pratama tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rutinitas birokrasi, melainkan menjadi pemimpin strategis yang bertanggung jawab menerjemahkan visi besar pemerintah ke dalam kebijakan dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia menilai tema PKN "Kepemimpinan Adaptif dalam Penguatan Tata Kelola Pemulihan Pasca Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi Daerah dan Nasional" sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam dan perubahan iklim.
Baca: SKMK LAN-BKN Aceh inisiasi Aceh terapkan manajemen talenta jadi pejabat
“Konsep resiliensi yang dibutuhkan saat ini tidak lagi sekadar kemampuan untuk kembali ke kondisi semula setelah bencana. Pemerintah daerah dan pusat harus mampu melakukan transformasi sehingga kondisi pascabencana menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya,” katanya.
Ia mengatakan tata kelola pemerintahan ke depan tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis, tetapi juga semakin kuat dan berkembang setelah melewati tantangan. Ketahanan nasional sangat bergantung pada ketahanan daerah.
“Ketika suatu wilayah lumpuh akibat bencana, dampaknya akan langsung dirasakan terhadap rantai pasok, stabilitas ekonomi, hingga pelayanan publik secara nasional,” katanya.
Oleh karena itu, lewat PKN tersebut peserta dibekali kemampuan dalam empat aspek utama, yakni koordinasi lintas sektor pemulihan pascabencana, transformasi tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis risiko, inovasi pelayanan publik pascabencana, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya saat masa pemulihan.
Sementara itu, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI, Said Fadhil, dalam laporannya menyebutkan bahwa PKN Tingkat II Angkatan XXV diikuti oleh 63 peserta yang berasal dari berbagai instansi, di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung, Pemerintah Provinsi Aceh, serta sejumlah pemerintah kabupaten di Aceh dan Sumatera Utara.
Pelatihan akan berlangsung selama 923 jam pelajaran atau setara 107 hari, menggunakan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran klasikal dan pembelajaran jarak jauh. Program ini dijadwalkan berlangsung mulai 14 Juli hingga 20 November 2026.
Baca: Puslitbang Khan komit tingkatkan pengawasan optimalkan dana desa
Pewarta: M Ifdhal
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.