Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) terus memperkuat kualitas dan pelindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Jepang melalui penguatan fasilitas pelatihan, peningkatan kapasitas instruktur, serta penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari JICA-Kemnaker Final Activity Sharing Seminar bertajuk “Overview of Kemnaker and JICA Cooperation Framework and Achievements 2023-2026”.
“Keberhasilan kerja sama ini tidak boleh hanya diukur dari angka statistik penempatan tenaga kerja semata. Yang terpenting adalah menggeser paradigma dari sekadar penempatan tenaga kerja menjadi kemitraan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelindungan secara menyeluruh,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.
Adapun forum Indonesia-JICA tersebut menjadi momentum untuk melihat capaian kegiatan selama 2023-2026 sekaligus mengidentifikasi pembelajaran dan kebutuhan pengembangan ke depan.
Cris mengatakan, berbagai capaian kegiatan selama 2023-2026 memberikan pembelajaran penting dalam meningkatkan kualitas penyiapan tenaga kerja Indonesia ke Jepang.
Menurutnya, peningkatan mobilitas tenaga kerja perlu diiringi kesiapan kompetensi dan pelindungan pekerja.
Kebutuhan tersebut semakin penting seiring meningkatnya jumlah peserta pada sejumlah skema mobilitas tenaga kerja Indonesia ke Jepang.
Pada Technical Intern Training Program (TITP), jumlah peserta meningkat dari 43.145 orang pada 2022 menjadi 124.967 orang pada 2025. Sementara itu, peserta Specified Skilled Worker (SSW) bertambah dari 12.634 orang menjadi 86.955 orang pada periode yang sama.
Untuk memastikan peningkatan jumlah tersebut diikuti kesiapan yang baik, dilakukan survei infrastruktur terhadap 21 fasilitas BBPVP/BPVP. Survei tersebut bertujuan memastikan fasilitas pelatihan mampu mendukung pembekalan calon pekerja sebelum berangkat ke Jepang.
Penguatan kapasitas instruktur juga menjadi bagian dari kegiatan.
Sebanyak 200 instruktur dari tujuh lembaga pelatihan mengikuti peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Sementara itu, 48 instruktur balai vokasi mengikuti Training of Trainers (ToT).
Calon pekerja juga dibekali bahasa, budaya, etika, kedisiplinan, dan kebiasaan di lingkungan kerja Jepang. Penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri di Jepang juga dilakukan melalui pendekatan demand-driven.
Kegiatan tersebut mencakup penyusunan SSW Output Matrix pada 16 bidang serta pembangunan jejaring dengan pemerintah daerah di Prefektur Miyagi, Mie, Ehime, Kagawa, Miyazaki, Yamaguchi, dan Kumamoto.
Cris menegaskan, peningkatan jumlah keberangkatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan pelindungan pekerja.
“Tingginya jumlah keberangkatan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan apabila tidak disertai kompetensi yang sesuai, informasi yang cukup, pemahaman terhadap lingkungan kerja, serta jaminan pelindungan bagi pekerja,” ujarnya pula.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.