...Proses pemulihan dan rehabilitasi bagi para penyintas perdagangan orang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial memastikan seluruh biaya proses rehabilitasi, pendampingan, hingga pemulihan bagi penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui selepas pertemuan nasional Jaringan Nasional Anti-Perdagangan Orang di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa komitmen tersebut diberikan untuk menjamin hak-hak para korban terpenuhi tanpa terkendala biaya.
"Proses pemulihan dan rehabilitasi bagi para penyintas perdagangan orang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah," kata dia.
Saifullah menjelaskan skema penanganan korban di Kemensos mencakup tiga tahapan utama, yakni rehabilitasi layanan psikososial, pemberdayaan ekonomi, hingga reintegrasi ke tengah masyarakat.
Layanan rehabilitasi psikososial difokuskan untuk memulihkan kondisi psikis dan fisik para penyintas secara bertahap agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal.
Baca juga: Kemensos perkuat kolaborasi dengan Jarnas Anti-Perdagangan Orang
Dia pun memaparkan bahwa jangka waktu proses rehabilitasi diawali tahap pertama selama tiga bulan dan dapat diperpanjang secara bertahap sesuai kebutuhan penyintas hingga durasi maksimal dua tahun.
Setelah melewati masa pendampingan dan dinyatakan siap secara mandiri, para penyintas akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing atau reintegrasi sosial.
Dalam hal ini, Kemensos juga mengoptimalkan 31 titik sentra pelayanan terpadu yang sekaligus dimanfaatkan sebagai rumah aman atau safe house yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Solo.
"Selama kurun waktu 2011 - 2026 kami melayani rehabilitasi lebih dari 128.000 orang penyintas ya, di mana kita berikan pendampingan rehabilitasi dan sekaligus pemberdayaan sehingga dia bisa kembali lagi ke keluarganya setelah pulih dan siap bangkit untuk memulai hidup baru. Untuk khusus tahun 2024 sampai 2026 Juli ini kita melayani lebih dari 3.000. Itu artinya bahwa memang perdagangan orang masih belum berhenti, perlu kolaborasi dan inisiatif yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Anti-Perdagangan Orang sungguh-sungguh patut disambut baik," kata Saifullah menjelaskan.
Baca juga: Kasus TPPO Libya, korban alami penganiayaan hingga kerja 22 jam
Baca juga: LPSK dorong dana bantuan korban optimalkan restitusi TPPO
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.