AKURAT.CO Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menandai semakin strategisnya agenda hilirisasi dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pelantikan tersebut dilakukan langsung di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, pembentukan kementerian koordinator khusus hilirisasi kemungkinan berkaitan dengan prioritas pemerintah untuk memperkuat agenda tersebut.
Baca Juga: Teka-Teki Kementerian di Bawah Kemenko Hilirisasi, Bahlil Bilang Begini
Menurutnya, karakter hilirisasi yang mencakup banyak sektor membuat kebutuhan koordinasi lintas kementerian menjadi semakin penting.
"Ini kemungkinan memang sejalan dengan prioritas pemerintah untuk lebih mendorong hilirisasi dan karena sifatnya multisektor diharapkan perannya jadi lebih kuat dengan dibukanya hilirisasi ini dalam posisi Kemenko," kata Faisal kepada Akurat.co, Jumat (2/10/2026).
Faisal menilai, keberadaan Kemenko baru tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan kebijakan hilirisasi lebih sinergis. Namun, menurut Faisal, perubahan struktur pemerintahan saja belum cukup untuk menjamin efektivitas kebijakan.
Menurut Faisal, faktor yang tidak kalah penting adalah kemampuan kementerian koordinator tersebut menjalankan fungsi koordinasi terhadap kementerian teknis yang berada dalam klasternya.
Baca Juga: CORE: Legalkan Tambang Emas Rakyat Agar Bermanfaat Buat Penerimaan Negara
"Bagaimana kemenko ini bisa betul-betul berperan untuk mengkoordinasikan menteri-menteri teknis di bawahnya. Dan kemungkinan itu juga nanti kalau kita melihat beberapa menteri-menteri yang lain dan juga wamen yang diganti," ujarnya.