Bagikan:
JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas aparatur di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tidak hanya sebagai penjaga hutan tropis, tetapi juga sebagai pemain utama dalam diplomasi kehutanan internasional.
Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang digelar pada 4–5 Agustus 2026 di Bandung. Pelatihan ini diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Peserta pelatihan berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas.
Kementerian Kehutanan menilai diplomasi menjadi faktor penting di tengah meningkatnya tekanan global terkait perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan perdagangan produk berbasis hutan. Pemerintah ingin berbagai capaian Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari tidak hanya diakui, tetapi juga menjadi rujukan dalam berbagai forum internasional.
Mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli Antoni menempatkan penguatan diplomasi kehutanan sebagai salah satu prioritas untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum global.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi, mengatakan diplomasi tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan bernegosiasi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan.
“Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam diplomasi,” kata Ristianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurut dia, diplomasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi, melainkan membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," ujarnya.
Ristianto menilai setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional pada dasarnya membawa kepentingan nasional. Karena itu, kemampuan menyampaikan pesan Indonesia secara konsisten, kredibel, dan berbasis data menjadi bagian dari strategi diplomasi pemerintah.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia juga berupaya memperkuat posisi dalam isu-isu strategis kehutanan.
Kementerian Kehutanan menyoroti empat agenda utama yang membutuhkan dukungan diplomasi publik, yakni penguatan pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), pengembangan International Tropical Peatland Center (ITPC), pembentukan World Mangrove Center (WMC), serta penguatan posisi Indonesia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Pelatihan tersebut mencakup pemahaman regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging, hingga simulasi negosiasi lintas kementerian.
Kementerian Kehutanan menilai keberhasilan diplomasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur pemerintah mengomunikasikan kebijakan tersebut secara profesional, meyakinkan, dan berintegritas.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+