Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa penggabungan data angkutan barang dan logistik untuk menyambut kebijakan zero over dimension over loading (Zero ODOL) per Januari 2027 telah menyentuh angka 98 persen.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menjelaskan pemerintah terus mengeksekusi berbagai tahapan sesuai rencana aksi Zero ODOL. Langkah tersebut meliputi penggabungan data, digitalisasi sistem pengawasan dan penindakan hukum, hingga penyusunan regulasi.
"Yang pertama terkait dengan integrasi data, terkait dengan angkutan barang logistik. Ini sudah 98 persen terintegrasi, tinggal beberapa persen saja," kata Aan setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9), mengutip Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aan menegaskan bahwa Kemenhub konsisten berpatokan pada target pelaksanaan Zero ODOL mulai Januari 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai dengan rencana dan rencana aksi yang sudah kita susun, Januari 2027 kita akan berlakukan Zero ODOL," ungkapnya.
Di samping penggabungan data, Kemenhub turut melangsungkan uji coba digitalisasi pengawasan serta penindakan bagi kendaraan angkutan barang.
Ia menyampaikan, temuan dari pengawasan itu bakal ditinjau ulang pada 10 September 2026 guna memantapkan persiapan regulasi tahun mendatang.
"Kita sudah uji coba untuk pengawasan dan penegakan hukum ini terhadap angkutan logistik. Ini nanti kita evaluasi, tanggal 10 nanti kita evaluasi bagaimana hasil dari pengawasan tersebut," ucapnya.
Guna menyokong implementasi Zero ODOL, Aan mengatakan alokasi dana yang sedang didiskusikan untuk 2027 berada pada kisaran Rp70 miliar.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa jumlah itu masih berpotensi berubah menyelaraskan alur diskusi anggaran 2027 bersama DPR RI.
"Tapi kan ini masih terus berkembang. Nanti mungkin ada update lagi berapa sesuai dengan keputusan DPR ini," kata Aan.
Pada pagu anggaran 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapatkan dana sekitar Rp5,15 triliun. Angka ini melonjak Rp843,07 miliar dari pagu indikatif awal sebesar Rp4,31 triliun.
Sebanyak Rp876,96 miliar dari total pagu itu disalurkan untuk agenda keselamatan dan keamanan transportasi darat. Program ini mencakup penanggulangan ODOL, perlengkapan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, zona selamat sekolah, hingga uji kelaikan kendaraan.
Aan menambahkan, Kemenhub kini sedang membentuk tim khusus untuk mengawal revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi memperkuat regulasi penerapan Zero ODOL.
(hjn/fea)