Manokwari (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi menetapkan status Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) Papua berdasarkan SK Nomor 631/B/0/2026.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV Dr Suriel Samuel Mofu di Manokwari, Papua Barat, Selasa, mengatakan transformasi status sekolah tinggi tersebut memperluas akses masyarakat terhadap program studi yang berbeda dari sebelumnya.
"Masyarakat punya banyak pilihan karena semakin banyak program studi baru yang ditawarkan oleh institut," kata Suriel.
Menurut dia, perubahan status perguruan tinggi harus melalui mekanisme kementerian sekaligus diikuti dengan komitmen peningkatan mutu selama perkuliahan agar dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) Papua yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing.
Kemendiktisaintek melalui LLDikti Wilayah XIV diberikan kewenangan untuk mengawal seluruh proses kegiatan akademik yang akan diselenggarakan IHTP Papua secara berkelanjutan setelah resmi menyandang perubahan status dari STIH Manokwari.
"Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang beroperasi di Tanah Papua, harus memiliki izin seperti STIH yang sekarang sudah menjadi institut," ujarnya.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyebut bahwa transformasi perguruan tinggi merupakan tonggak sejarah baru pada sektor pendidikan yang selaras dengan pelaksanaan program pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia.
Hal tersebut menunjukkan komitmen sivitas akademika untuk terus beradaptasi sesuai perkembangan zaman, terutama pengintegrasian ilmu hukum berkeadilan dengan penguasaan inovasi teknologi yang sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat.
"Tantangan ke depannya yaitu melahirkan inovasi dan karya nyata yang bermanfaat langsung bagi kemajuan masyarakat di Bumi Kasuari," ujarnya.
Dominggus berharap IHTP Papua dapat berperan sebagai wadah lahirnya generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, menjunjung tinggi kejujuran, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Papua dan Indonesia.
Pemerintah provinsi akan terus mendukung berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagai bagian dari komitmen membangun SDM Papua Barat yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
"Pemerintah provinsi senantiasa memberikan dukungan untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi di Papua Barat," ujarnya.
Rektor IHTP Papua Dr Filep Wamafma menyebut ada empat program studi baru seiring dengan perubahan status yaitu, ilmu hukum program sarjana, ilmu hukum program magister, ilmu pemerintahan program sarjana, dan manajemen rekayasa program sarjana.
Perubahan status tidak terlepas dari dukungan kementerian, pemerintah daerah, alumni STIH Manokwari, seluruh sivitas akademika dan para mitra, sehingga proses yang berlangsung kurang lebih hampir satu tahun membuahkan hasil sesuai ekspektasi bersama.
"Perubahan status itu tidak mudah. Mimpi dan harapan kami hampir sirna, tapi pertengahan tahun 2026, usaha itu terjawab," ujar Filep.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.