Bagikan:
TASIKMALAYA – Ledakan yang diduga dilakukan seorang mantan narapidana kasus terorisme (eksnapiter) berinisial A di kawasan Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 11 Juli malam, menjadi sorotan kalangan akademisi. Insiden yang dipicu perselisihan antarpedagang kaki lima (PKL) itu dinilai mengungkap masih adanya celah dalam sistem pengawasan terhadap eksnapiter setelah menjalani pembinaan.
Kepala Program Studi Kriminologi Institut Andi Sapada, Tegar Bimantoro, mengatakan aparat penegak hukum perlu mengusut secara menyeluruh asal-usul amunisi maupun bahan peledak yang diduga digunakan pelaku.
Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, tetapi juga menyangkut efektivitas mekanisme pemantauan terhadap mantan pelaku terorisme.
"Pertanyaan mendasar yang harus digali saat ini adalah dari mana tersangka mendapatkan amunisi tersebut dan mengapa bisa terjadi kelalaian dalam pemantauan," kata Tegar, dalam keteranganya, Senin 13 Juli.
Ia menilai pemerintah bersama aparat keamanan perlu melakukan pemetaan ulang terhadap eksnapiter di berbagai daerah, khususnya untuk mengetahui apakah masih terdapat individu yang memiliki kemampuan taktis maupun akses terhadap senjata atau bahan peledak.
Menurut Tegar, evaluasi tersebut penting untuk memperkuat sistem deteksi dini sekaligus memastikan proses reintegrasi sosial terhadap eksnapiter berjalan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan.
Selain menyoroti aspek pengawasan, Tegar juga menilai persoalan sosial dan ekonomi turut menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Ia mengatakan perselisihan yang berawal dari perebutan lapak dagangan menunjukkan masih adanya tantangan dalam proses reintegrasi mantan narapidana ke tengah masyarakat.
"Program pembinaan seharusnya tidak berhenti setelah mereka bebas. Pemerintah perlu memastikan adanya akses terhadap pekerjaan yang sesuai sehingga mereka dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial dan ekonomi," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatasi ketidaksesuaian antara keterampilan eksnapiter dengan kebutuhan pasar kerja atau labor mismatch.
Menurut Tegar, regulasi tersebut harus mampu membuka akses pekerjaan yang lebih luas sehingga para eksnapiter memiliki kesempatan memperoleh penghidupan yang layak dan tidak terjebak dalam konflik akibat keterbatasan ruang ekonomi.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penguatan pengawasan terhadap eksnapiter membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai.
"Melakukan pemantauan terhadap ribuan eksnapiter di seluruh Indonesia dengan anggaran yang minimalis tentu sangat sulit. Jika pemerintah ingin memperkuat keamanan sekaligus memastikan program pembinaan berjalan efektif, maka dukungan anggaran juga harus diperkuat," katanya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+