Islamabad (ANTARA) - Kamboja mendorong penyelesaian sengketa dengan Thailand secara adil dan langgeng, serta menegaskan pentingnya menghormati kesetaraan kedaulatan negara, kata Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn.
Prak dalam pidatonya saat Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB pada Sabtu (26/9) mengatakan ketegangan dan konflik terbaru antara Kamboja dan Thailand telah "mengikis kepercayaan dan keyakinan secara serius".
Dia menyerukan pelaksanaan penuh kesepakatan yang telah dicapai kedua negara, serta segera melanjutkan pekerjaan survei dan demarkasi melalui Komisi Perbatasan Bersama.
Prak mengatakan lebih dari 20.000 warga sipil Kamboja masih belum dapat kembali ke rumah dan menyerukan kemajuan dalam penyelesaian persoalan perbatasan yang belum tuntas.
Sementara itu, terkait sengketa maritim kedua negara, Prak mengatakan Kamboja telah memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), setelah Thailand mengakhiri memorandum tahun 2001 yang mengatur persoalan tersebut.
"Kamboja dan Thailand sama-sama akan mendapatkan manfaat dari penyelesaian yang adil dan langgeng," kata Prak menambahkan bahwa Phnom Penh terus mengupayakan hubungan dengan Bangkok berdasarkan "perdamaian, kerja sama, dan rasa saling menghormati."
Prak menegaskan kesetaraan kedaulatan sebagai prinsip fundamental dalam hubungan internasional. "Piagam (PBB) tidak menetapkan satu standar bagi negara-negara kuat dan standar lain bagi negara-negara yang kurang kuat," kata dia.
"Semua negara anggota, besar maupun kecil, setara di hadapan piagam," tambahnya. Dia menegaskan hukum internasional harus dihormati dan sengketa diselesaikan melalui cara-cara damai.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Thailand serukan perlindungan Palestina, dialog dengan Kamboja di PBB
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.