Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat mekanisme pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan baru yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalsel melakukan upaya mewujudkan itu melalui forum kegiatan pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses KPR-FLPP tahun 2026 yang dihadiri pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pengembang perumahan, serta pemangku kepentingan terkait, yang digelar di Banjarmasin, Kamis.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin yang menbuka kegiatan tersebut mengatakan, penyediaan rumah merupakan bagian penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan di provinsinya.
Menurut dia, program nasional 3 juta rumah memiliki arti strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
Penyediaan rumah, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya MBR, mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai kemampuan.
“Dalam konteks tersebut, KPR-FLPP menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu MBR memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan dengan skema yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong tersedianya perumahan baru yang dapat diakses masyarakat.
Syarifuddin menyebutkan, pembangunan perumahan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterjangkauan harga rumah, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, kepastian perizinan, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar setiap tahapan penyediaan perumahan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kalsel Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak menjelaskan, kegiatan ini menjadi sarana koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, sektor perbankan, pengembang perumahan, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini diarahkan untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui penguatan mekanisme pembiayaan serta pengembangan perumahan baru.
Rahmiyanti menyampaikan, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini, di antaranya meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan serta implementasi program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitasi Likuiditas Pembiyaan Perumahan (KPR-FLPP) dari BP Tapera.
Selain itu, forum juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan melalui KPR-FLPP tersebut sebagai instrumen pemerintah dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR.
“Kami juga ingin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang perumahan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan perumahan baru di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Forum tersebut sekaligus menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, peluang, serta strategi percepatan penyediaan perumahan melalui penguatan regulasi, pembiayaan, dan kelembagaan.
Rahmiyanti berharap hasil pembahasan dapat menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebab menurut dia, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang diungkapkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada kegiatan ini, masih sebanyak 160 ribu rumah tangga di Provinsi Kalsel yang belum memiliki rumah.
Tahun ini, ungkap dia, realisasi KPR-FLPP hingga Agustus 2026, baru mencapai 5.702 unit, padahal pada tahun 2025 di bulan yang sama bisa mencapai 11 ribu unit.
"Ini jadi tantangan kita bersama untuk memenuhinya, tentunya lewat koordinasi seluruh pihak yang terkait seperti pada forum kegiatan ini," ujarnya.
Pewarta: Sukarli
Editor : Firman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.