Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Presiden sudah menyampaikan Surpres pencalonan Gubernur Bank Indonesia ke DPR dalam surat bernomor R-37 tanggal 10 Agustus 2026. Dalam surat tersebut Presiden Prabowo Subianto mengusulkan satu nama untuk calon Gubernur Bank Indonesia, yaitu Destry Damayanti, satu nama untuk Deputi Gubernur Senior, yaitu Aida S. Budiman, serta dua nama calon Deputi Gubernur, yaitu Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.
DPR akan melakukan fit and proper test pada 26-27 Agustus 2026 ini. Karena Presiden hanya mengusulkan satu nama untuk setiap posisi dan konfigurasi politik di DPR saat ini memberikan dukungan mayoritas kepada pemerintah, ruang pilihan dalam proses tersebut memang menjadi relatif terbatas. Namun, secara kelembagaan, persetujuan tetap merupakan bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan DPR.
Sambil menunggu proses tersebut, kita dapat berkaca dari peristiwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia pada Senin (27/07/2026) lalu. Fenomena ini menarik karena setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 10,65 poin atau 0,17 persen ke level 6.185,78. Pada saat yang sama, rupiah juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi Rp18.009, turun 46 poin atau 0,26 persen dibandingkan penutupan sebelumnya. Kurs JISDOR BI juga melemah ke level sekitar Rp17.995 per dolar AS. Pelemahan rupiah bahkan berlanjut pada perdagangan berikutnya.
Hal ini menarik, kedua pasar bergerak ke arah yang sama. Pasar saham melemah, sementara pasar valuta asing juga memberikan tekanan terhadap rupiah. Respons tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri seorang gubernur bank sentral tidak hanya dibaca sebagai pergantian administratif, tetapi juga sebagai informasi mengenai kemungkinan perubahan arah kebijakan moneter dan tingkat kepastian ke depan.
Pasar sebenarnya sedang menyampaikan pesan yang jauh lebih penting daripada sekadar naik atau turunnya kedua indikator ekonomi tersebut. Pesannya adalah bahwa masalah Indonesia bukan semata-mata pelemahan IHSG dan nilai tukar, ataupun pergantian pucuk pimpinan bank sentral. Yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kepercayaan pasar masih melekat pada figur tertentu. Ketika pejabat berganti secara tiba-tiba, pasar segera mempertanyakan siapa penggantinya, bagaimana karakter kepemimpinannya, dan apakah kebijakan yang selama ini dipercaya akan tetap berlanjut.
Beberapa pengamat memang menghubungkan pelemahan IHSG dan rupiah dengan pengunduran diri gubernur bank sentral. Penjelasan tersebut masuk akal, tetapi tidak berarti seluruh pergerakan pasar dapat dijelaskan hanya oleh satu peristiwa. Pada saat yang sama, pasar juga menghadapi ketidakpastian global, ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga The Fed, serta risiko geopolitik. Karena itu, pengunduran diri Gubernur BI lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang memperbesar sensitivitas pasar terhadap risiko yang sudah ada.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik. Jika pasar hanya membaca fundamental ekonomi, pergantian seorang pejabat seharusnya tidak secara otomatis mengubah penilaian terhadap seluruh aset keuangan. Institusi yang kuat semestinya mampu memberikan kesinambungan kebijakan meskipun figur yang memimpinnya berubah. Tetapi ketika pergantian figur langsung menambah premi risiko, berarti pasar tidak hanya sedang menilai kebijakan. Pasar juga sedang menilai siapa yang dipercaya menjalankan kebijakan tersebut.
Pasar memiliki cara tersendiri dalam merespons dan membaca risiko. Investor saham membeli harapan keuntungan di masa depan. Ketika ketidakpastian meningkat, mereka cenderung mengurangi risiko melalui aksi jual. Sementara itu, pasar valuta asing lebih sensitif terhadap kombinasi kredibilitas kebijakan moneter, arus modal, kondisi eksternal, dan persepsi terhadap stabilitas ekonomi. Karena itu, pelemahan rupiah bersamaan dengan koreksi IHSG dapat dibaca sebagai sinyal bahwa ketidakpastian tidak hanya terjadi di lantai bursa, tetapi juga merambat ke persepsi terhadap stabilitas makroekonomi.
Fenomena ini mengingatkan bahwa pasar keuangan bukanlah satu ruang yang bergerak serempak dengan mekanisme yang identik. Pasar saham, pasar obligasi, dan pasar valuta asing memiliki mekanisme penilaian yang berbeda. Dalam makroekonomi internasional, ketiganya memang saling terhubung, tetapi tidak selalu memberikan respons yang sama terhadap sebuah peristiwa. Karena itu, ketika beberapa pasar bergerak bersamaan setelah munculnya sebuah kejutan politik atau kelembagaan, kita perlu menyelidik lebih dalam. Apakah pasar sedang mengantisipasi perubahan fundamental, atau sedang menaikkan premi risiko karena ketidakpastian kepemimpinan?
Dalam konteks inilah rencana fit and proper test calon Dewan Gubernur BI menjadi penting. Perhatian publik jangan berhenti pada pertanyaan siapa yang akan duduk di kursi Gubernur BI. Pertanyaan tersebut penting, tetapi bukan yang paling menentukan. Yang jauh lebih penting ialah apakah setelah pergantian kepemimpinan, pasar tetap percaya bahwa kebijakan moneter Indonesia akan berjalan dalam kerangka yang konsisten, kredibel, dan independen.
Nama calon memang penting. Rekam jejak, kompetensi, pengalaman, dan pemahaman terhadap pasar keuangan tentu akan menjadi pertimbangan investor. Namun, jika stabilitas pasar terlalu bergantung pada reputasi individu, maka setiap pergantian pejabat akan selalu menciptakan ruang spekulasi baru. Negara dengan institusi matang tidak membiarkan kredibilitas kebijakan ikut berganti setiap kali pejabatnya berganti.
Di sinilah pekerjaan rumah terbesar pemerintah dan Bank Indonesia. Stabilitas ekonomi tidak cukup dijaga melalui intervensi pasar atau cadangan devisa yang besar. Stabilitas juga harus dibangun melalui komunikasi yang konsisten, tata kelola yang transparan, dan proses suksesi yang dapat diprediksi. Pasar selalu menghargai kepastian, bahkan ketika kepastian itu membawa kabar yang kurang menyenangkan. Sebaliknya, pasar akan menghukum ketidakjelasan meskipun indikator ekonomi masih terlihat sehat.
Momentum pergantian kepemimpinan BI semestinya tidak direspons hanya dengan upaya menenangkan pasar melalui pernyataan normatif dalam konferensi pers. Tentu saja komunikasi publik tetap penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa kerangka kebijakan moneter tidak berubah hanya karena pergantian pemimpin.
Bank Indonesia harus tetap dipersepsikan sebagai institusi yang kuat dan independen, bukan sekadar institusi yang kuat karena reputasi individu yang memimpinnya. Semakin cepat keyakinan itu terbentuk, semakin kecil peluang ketidakpastian berkembang menjadi spekulasi dan kemudian berubah menjadi kepanikan.
Pelajaran terbesar dari peristiwa 27 Juli bukanlah semata-mata bahwa IHSG turun dan rupiah melemah. Pelajaran pentingnya adalah bahwa pasar sedang menguji kualitas kelembagaan ekonomi Indonesia. Ketika pergantian seorang pejabat dapat menjadi salah satu sumber tambahan tekanan terhadap saham dan rupiah, pasar sesungguhnya sedang bertanya, seberapa kuat institusi yang berada di balik figur tersebut?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan menjelang proses fit and proper test calon Dewan Gubernur BI. Pasar tidak hanya akan memperhatikan siapa yang terpilih, tetapi juga apakah proses pergantian tersebut mampu menghasilkan keyakinan bahwa kebijakan moneter akan tetap konsisten setelah figur baru mengambil alih kepemimpinan.
Indonesia tidak memerlukan pahlawan ekonomi baru setiap beberapa tahun, setiap kali terjadi pergantian pejabat. Kita membutuhkan institusionalisasi yang membuat pasar tetap percaya, siapa pun pemimpinnya. Jika kepercayaan telah berpindah dari individu menuju kelembagaan, pasar tidak lagi sibuk menebak-nebak siapa figur yang paling dapat dipercaya. Pasar justru akan menilai kualitas kebijakan, konsistensi institusi, dan kredibilitas kerangka ekonomi.
Itulah tanda bahwa ekonomi Indonesia telah benar-benar dewasa. Ketika figur boleh berganti, tetapi kepercayaan pasar tidak ikut berganti.