Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali memberikan sejumlah usulan strategis kepada Pemprov Bali untuk mencegah krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terulang kembali.
"Fraksi Demokrat-Nasdem mengusulkan agar Pemprov Bali segera mengambil langkah proaktif melalui penyampaian surat resmi, disertai data kebutuhan riil di lapangan, serta mengupayakan solusi konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan gas dan BBM bagi masyarakat Bali," kata Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali I Komang Wirawan di Denpasar, Senin.
Komang Wirawan menilai langkah resmi tersebut penting agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik, distribusi barang dan jasa tetap terjaga, serta kesejahteraan masyarakat Bali dapat terlindungi.
Penyampaian usulan ini berkenaan dengan krisis BBM sejak 12 Oktober lalu yang meresahkan dan berdampak pada stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat Bali.
Dampak krisis BBM tersebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok hingga kerugian masyarakat yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Atas kondisi tersebut, DPRD Bali menuntut pertanggungjawaban Pertamina untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Bali berupa kompensasi melalui penyaluran CSR.
Selain itu, Pertamina dan jajarannya dituntut untuk segera memperbaiki manajemen serta tata kelola distribusi BBM agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali I Wayan Gunawan turut menyoroti kasus antrean BBM lalu, namun mereka fokus langkah Gubernur Bali dalam mengkordinasikan penanganan persoalan kelangkaan BBM.
Menurutnya fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan bahwa penanganan persoalan energi memerlukan sistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pemprov Bali mengkaji pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali, atau membentuk unit koordinasi khusus dengan fungsi dan kewenangan yang jelas apabila pembentukan badan tersendiri dinilai belum diperlukan," ujar Gunawan.
Badan atau unit koordinasi tersebut diharapkan tidak mengambil alih kewenangan Pertamina maupun BPH Migas.
Lembaga ini dirancang menjadi simpul koordinasi pemerintah daerah untuk memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mengidentifikasi potensi gangguan pasokan sejak dini, serta mempercepat penyelesaian masalah lintas instansi.
Selanjutnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Ni Kadek Darmini memandang persoalan ketersediaan dan distribusi BBM yang sempat menimbulkan antrean di SPBU perlu menjadi pembelajaran penting bagi Pemprov Bali.
Mulai terurainya antrean dan membaiknya kondisi pasokan patut dicermati sebagai perkembangan positif.
Fraksi PDIP mendorong adanya akselerasi kebijakan yang berorientasi pada penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan daerah.
Akselerasi kebijakan terutama menyangkut kemandirian energi, antisipasi pemadaman listrik massal, distribusi gas LPG, serta ketahanan pangan daerah.
Darmini menyampaikan bahwa Pemprov Bali perlu memperkuat orientasi kinerja OPD terkait serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyiapkan langkah mitigasi keadaan darurat.
"Bagi Fraksi PDI Perjuangan, pengalaman dalam penanganan BBM hendaknya menjadi momentum untuk membangun sistem antisipasi yang lebih kuat, sehingga Bali tidak hanya mampu merespons saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kesiapan dan kesigapan dalam menghadapi risiko dan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali," tutur Darmini.
Terakhir, Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Gede Harja Astawa memaparkan krisis kelangkaan BBM sempat memicu antrean panjang hingga mengganggu mobilitas tenaga kerja dan distribusi logistik pangan.
"Kita pasti tidak menginginkan kondisi ini terulang di masa depan, sehingga penting untuk memikirkan kebijakan yang lebih transparan, misalnya melalui kanal informasi digital yang transparan dan real-time mengenai status ketersediaan stok di masing-masing SPBU," ujar Harja Astawa.
Langkah lanjutan masih diperlukan untuk mengembalikan kondisi secara bertahap menuju kurva normal seperti sedia kala.
Para pemangku kepentingan diminta mengurangi pernyataan yang tidak perlu karena masyarakat lebih memilih bukti nyata.
"Fraksi Gerindra-PSI menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada masyarakat Bali yang dengan antrean panjang masih bisa bersikap tenang, tidak mudah terpancing atau menyebarkan hoaks di media sosial, menjaga etika antrean di jalan raya, dan mematuhi arahan petugas TNI, Kepolisian, dan Pecalang," kata Harja Astawa.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.