Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan Bali memiliki sejumlah aset aksi iklim nyata yang menjadi modal untuk memicu pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan yang dipaparkan pada forum Indonesia Carbon and Biodiversity Summit (ICCBS) 2026.
“Bali saat ini telah memiliki aset iklim yang nyata dan dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau, seperti di sektor energi terbarukan Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang,” kata Koster melalui siaran pers di Denpasar, Rabu.
Gubernur Bali memaparkan Pulau Dewata memiliki 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Pada sektor blue carbon, terdapat sekitar 2.330 hektare mangrove (88 persen kategori lebat) serta 1.307 hektare padang lamun.
Di sektor pertanian, sekitar 52.909 hektare atau 82 persen total sawah telah menerapkan sistem organik untuk soil carbon dan biodiversity credits.
"Sementara pada sektor kehutanan, Bali memiliki 131.171 hektare kawasan hutan yang terdiri atas 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi," ujar Gubernur Koster.
Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menegaskan berbagai aset ekologis menyangkut aksi iklim tersebut dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Untuk itu Pemprov Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang bankable, meliputi blue carbon, agricultural carbon, serta solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar dengan target awal 300 MWp hingga mencapai 700–1.200 MWp.
"Pemprov Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, dan komunitas dalam kerangka regulasi daerah untuk memastikan kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat Bali," tuturnya.
Dalam ICCBS 2026, ia menjelaskan selain aset nyata, aksi iklim Bali dibangun atas kerangka keseimbangan antara manusia Bali, alam Bali, dan kebudayaan Bali yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menjaga kesucian serta keharmonisan alam beserta isinya.
Visi tersebut mengarahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, hingga pertanian organik, dengan kebudayaan sebagai fondasi nilai dan tradisi.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, justru dengan menjaga alam kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Namun dalam perjalanannya Pemprov Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, dan komunitas dalam kerangka regulasi daerah untuk memastikan kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat Bali.
Atas pemaparan Gubernur, Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal menilai Bali memiliki potensi besar menjadi percontohan pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas secara terintegrasi.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat, ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel," kata dia.
Forum memandang Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rob memastikan siap mendorong kolaborasi multipihak dan mempertemukan Bali dengan mitra strategis nasional maupun internasional agar potensi ini terwujud menjadi proyek konkret dan terukur yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.