Sorong (ANTARA) - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai memaparkan empat fokus percepatan pembangunan Papua Barat Daya yang meliputi penguatan regulasi, investasi, pengelolaan sumber daya alam, serta politik dan tata kelola pemerintahan.
Velix dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua Barat Daya, Sabtu, mengatakan provinsi tersebut memiliki posisi geoekonomi dan geostrategis yang penting serta didukung potensi sumber daya alam dan kekompakan masyarakat.
"Papua Barat Daya memiliki sumber daya, figur-figur yang kuat, kekompakan masyarakat, serta posisi geoekonomi dan geostrategis yang sangat penting. Karena itu provinsi ini menjadi salah satu pilihan untuk langkah keterpaduan pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan klaster pertama berfokus pada penguatan regulasi melalui penyelarasan berbagai kebijakan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Papua.
Klaster kedua menitikberatkan pada pengembangan investasi dan pendanaan kreatif, termasuk rencana pembentukan forum investasi Papua Barat Daya untuk mempertemukan potensi daerah dengan investor nasional maupun internasional serta mendorong pengembangan perdagangan karbon.
"Tidak hanya berbicara pembangunan, tetapi bagaimana menghadirkan investasi yang bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Velix.
Klaster ketiga menyangkut pengelolaan sumber daya alam, meliputi sektor pertambangan, perikanan, kehutanan, kelautan, dan pertanahan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Papua melalui penyelarasan kewenangan pusat dan daerah.
Sementara itu, klaster keempat mencakup bidang politik, hukum, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, termasuk penguatan birokrasi, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
Selain empat klaster tersebut, Velix mengatakan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan serta pengembangan konektivitas dan koridor ekonomi tetap menjadi program prioritas.
Seluruh masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan disusun sebagai bahan advokasi kepada kementerian terkait untuk pembahasan lanjutan.
Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi ke-38 Indonesia hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat berdasarkan UU No. 29 Tahun 2022, dengan Kota Sorong sebagai ibu kota dan pusat ekonominya.
Meskipun dinamai "Barat Daya", wilayah yang mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, dan Maybrat ini secara geografis sebenarnya terletak di kawasan ujung barat laut Pulau Papua (Kepala Burung).
Sebagai pintu gerbang utama logistik dan transportasi di kawasan barat Papua, provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang sangat strategis. Sektor unggulannya berfokus pada pariwisata bahari kelas dunia melalui Kepulauan Raja Ampat, kekayaan minyak dan gas bumi, perikanan, serta kawasan konservasi hutan dan laut.
Baca juga: DPD RI dorong Papua Barat Daya jadi contoh percepatan pembangunan
Baca juga: Papua Barat Daya matangkan persiapan Papeda Summit 2026
Baca juga: Pemprov PBD gandeng UNICEF tekan angka kekerasan terhadap anak
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.