Ini Capaian Swasembada Pangan - MBG dalam 21 Bulan, Apa Dampaknya?

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Emanuella Bungasmara Ega Tirta,  CNBC Indonesia

14 August 2026 12:15

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan capaian 21 bulan pertama pemerintahannya dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada hari ini, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari pangan, energi, hingga hilirisasi.

Fokus terbesar pemerintah terlihat pada sektor pangan. Melansir pidato Presiden, Indonesia disebut telah mencapai swasembada lebih cepat dari target awal. Pemerintah juga mengklaim keberhasilan tersebut dicapai di tengah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap krisis pangan akibat perubahan iklim.

21 Bulan Fokus Pemerintahan Selesaikan Masalah Bangsa- Paparan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026) Foto: Paparan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026)

Presiden mengatakan kondisi pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang relatif aman meski dunia menghadapi ancaman cuaca ekstrem.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan

"Di tengah dunia sekarang, yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan dalam majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang dikatakan tahun ini akan berat, dikatakan berarti El Nino paling dahsyat," tutur Prabowo.

Pernyataan tersebut muncul ketika pasar pangan global memang mulai menunjukkan peningkatan risiko.

Sebelumnya, per 23 Juni 2026, harga beras acuan dunia naik menjadi US$12,48 per hundredweight (cwt). Pasar merespons kekhawatiran bahwa El Nino dapat memangkas produksi di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina yang memperingatkan potensi penurunan produksi gabah sekitar 700 ribu ton.

Namun kondisi Indonesia bergerak berbeda. Melansir Food Security Snapshot FAO per 29 Januari 2026, prospek produksi padi nasional dinilai tetap baik. FAO memperkirakan panen utama 2026 berlangsung dengan luas tanam di atas rata-rata lima tahun terakhir. Kondisi cuaca di Pulau Jawa yang relatif mendukung serta dukungan pupuk bersubsidi menjadi faktor yang menopang produksi.

Badan Pusat Staistik (BPS) juga mencatat produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat sekitar 4 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Pada musim tanam 2025/2026, FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara.

Sementara menurut USDA, Pasar beras global memasuki 2025/26 dalam kondisi yang lebih longgar dibanding setahun sebelumnya.

Melansir dari laporan USDA stok akhir dunia naik dari sekitar 180 juta ton pada 2023/24 menjadi 191 juta ton di 2024/25, lalu hanya turun tipis menjadi sekitar 190 juta ton pada 2025/26.

Produksi global tetap berada di kisaran 540-541 juta ton, sementara konsumsi dunia mendekati 542 juta ton.

Artinya, sistem pangan beras dunia kini tidak lagi berada di fase defisit seperti saat El Niño 2023, melainkan bergerak ke rezim keseimbangan rapuh suplai cukup, tetapi tanpa bantalan besar.

Presiden menilai salah satu faktor yang mempercepat peningkatan produksi berasal dari penyederhanaan tata kelola pupuk.

"Kita telah mencapai itu, dengan keberanian menghapus 145 aturan penyaluran pupuk. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat, tapi pada saat sama harga turun tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat."

Kebijakan tersebut diikuti peningkatan distribusi pupuk sepanjang tahun ini. Pupuk Indonesia, perusahaan memiliki kapasitas produksi mencapai 14,8 juta ton pupuk per tahun melalui lima produsen utama. Untuk 2026, alokasi pupuk subsidi nasional ditetapkan sebesar 9,55 juta ton yang terdiri atas pupuk urea, NPK, pupuk organik, hingga ZA.

Pupuk Indonesia juga melaporkan realisasi penebusan pupuk subsidi hingga akhir Juni 2026 meningkat sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Distribusi tersebut didukung jaringan 494 gudang, lebih dari 1.000 pelaku usaha distribusi, serta sistem pemantauan digital yang memonitor penyaluran pupuk dari pabrik hingga titik serah secara real time.

Menurut Presiden, perubahan itu berdampak langsung terhadap produksi pertanian.

"Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk dan karena itulah produksi meningkat dan karena itu kita lebih cepat swasembada pangan. Pada saat bersamaan keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara, BUMN, keuntungannya naik 252,8%."

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia kini telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

"Karena itu tahun ini kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit." ujar Prabowo.

Untuk komoditas perunggasan, pemerintah sebelumnya telah mempercepat pembangunan ekosistem produksi. Proyek peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun bersama Danantara mulai memasuki tahap pembangunan. Proyek tersebut mencakup pembibitan, industri pakan, layanan kesehatan hewan, rumah potong unggas, hingga rantai dingin. Pemerintah memperkirakan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan tambahan sekitar 1,1 juta ton daging ayam dan 774.000 ton telur setiap tahun sehingga kapasitas produksi nasional perlu terus diperkuat.

Di sisi harga, kondisi pasar masih beragam. Rata-rata harga daging ayam selama Januari-Juli 2026 naik sekitar 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sehingga menjadi komoditas pangan dengan kenaikan harga terbesar pada periode tersebut. Sementara itu, harga telur ayam pada periode yang sama justru turun sekitar 3,7% secara tahunan. Laporan tersebut juga mencatat mulai membaiknya harga ayam hidup di tingkat peternak seiring meningkatnya penyerapan dari Program Makan Bergizi Gratis.

Tantangan berikutnya berada pada keberlanjutan produksi serta menjaga agar peningkatan pasokan dan rantai pasok yang kian efektif dapat diterjemahkan menjadi harga pangan yang lebih stabil di tingkat konsumen.

Makan Bergizi Gratis

Setelah memaparkan capaian di sektor pangan, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah telah memasuki tahap implementasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), digitalisasi bantuan sosial, dan hilirisasi disebut telah berjalan dan mulai memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Saudara-saudara, janji makanan bergizi, bantuan sosial dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semua telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi ini bukan alasan untuk kita berpuas diri, ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi, karena kita sadari kemerdekaan bukan apa yang kita proklamasikan, kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat." ujar Prabowo.

APBN KiTa Kementerian Keuangan melaporkan belanja pemerintah memang meningkat signifikan pada 2026. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.298,6 triliun, naik hampir Rp295 triliun dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp1.003,6 triliun. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan semakin besarnya peran belanja negara dalam menopang aktivitas ekonomi.

Salah satu faktor pendorong berasal dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp98,8 triliun, menjadikannya program dengan penyerapan anggaran terbesar di antara berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Nilai tersebut berada jauh di atas realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp23,2 triliun, Kartu Sembako Rp19,7 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp14,5 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp8,8 triliun, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp8,2 triliun. Besarnya alokasi tersebut menunjukkan MBG menjadi salah satu instrumen fiskal utama pemerintah pada 2026.

Belanja tersebut mulai tercermin pada aktivitas ekonomi riil. Meningkatnya penyerapan ayam oleh Program Makan Bergizi Gratis mulai mengurangi kelebihan pasokan yang sempat menekan harga di tingkat peternak.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) menyebut harga ayam hidup di tingkat peternak kembali bergerak ke kisaran Rp20.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat turun hingga sekitar Rp13.000 per kilogram.

Pemerintah juga telah memperkuat sisi produksi melalui pembangunan proyek peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun bersama Danantara. Kementerian Pertanian memperkirakan MBG membutuhkan tambahan sekitar 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur setiap tahun sehingga kapasitas produksi nasional perlu terus ditingkatkan.

Dampak belanja pemerintah juga mulai terlihat di pasar tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Februari hingga Mei 2026 lapangan usaha akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan penambahan tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 195 ribu orang. Kenaikan juga terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 121 ribu orang serta aktivitas jasa lainnya sekitar 110 ribu orang. Ketiga sektor tersebut merupakan bagian penting dalam rantai penyediaan makanan, distribusi logistik, hingga layanan pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG.

Perkembangan serupa tercermin pada pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan sektor akomodasi dan makan minum menjadi salah satu lapangan usaha dengan pertumbuhan tercepat pada triwulan II-2026, yakni 10,6% secara tahunan. Sementara itu, industri pengolahan yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional tumbuh 4,52%. Di dalamnya, industri makanan dan minuman mencatat pertumbuhan 6,51% yang didorong meningkatnya permintaan domestik dan luar negeri, termasuk untuk produk ikan olahan, daging ayam, susu, dan produk olahan susu.

Selain pangan, pemerintah juga melaporkan perkembangan di sektor energi. Melansir pidato Presiden, implementasi biodiesel B50 menjadi langkah awal menuju swasembada energi. Sejak 1 Juli 2026 Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar karena telah memproduksi diesel berbasis minyak sawit.

"Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah akan tercapai lima sampai enam tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan kita berhasil menghemat devisa Rp170 triliun, sekitar US$9,5 miliar tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri."

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)