Depok (ANTARA) - Konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh Institute for Advanced Research (IFAR) di Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII) mengusung tema besar "Contours of Inequality: Power, Protest, and Privilege in Southeast Asia" menyoroti ketimpangan iklim yang tak terukur dan semakin mengkhawatirkan.
Konferensi ini dilakukan selama tiga hari, 12-14 Agustus 2026, di Gedung Fakultas A Kampus UIII, Depok.
Acara ini menghadirkan lebih dari 100 peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis dari berbagai negara, dengan peserta yang datang dari universitas, lembaga riset, institusi pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, Australia, Eropa, dan Amerika Utara.
"Kita berkumpul untuk mengkaji salah satu pertanyaan paling menentukan di zaman kita. Ketimpangan bukanlah abstraksi. Ia membentuk siapa yang bisa belajar, bekerja, sehat, dan didengar. Ia juga menentukan suara siapa yang didengar dalam ekonomi dan demokrasi kita, dan suara siapa yang tidak," ujar Rektor UIII sekaligus Direktur IFAR-UIII, Prof. Jamhari Makruf, dalam keterangannya, Jumat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) atas dukungannya yang membuat konferensi ini terselenggara, serta kepada mitra konsorsium IFAR: IFAR Monash University Indonesia, IFAR Universitas Atma Jaya Jakarta, dan IFAR LPEM Universitas Indonesia.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Konferensi, Sirojuddin Arif, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kajian perbandingan yang sistematik tentang ketimpangan di Asia Tenggara sebagai laboratorium ketimpangan.
"Asia Tenggara sangat heterogen. Beberapa negara di wilayah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, namun tetap menghadapi ketimpangan yang tinggi dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan," jelas Sirojuddin.
Ia menambahkan bahwa ketimpangan di kawasan ini tidak seragam. Ketimpangan dipengaruhi banyak factor, mulai dari warisan sejarah colonial dan model pertumbuhan ekonomi hingga kelas, etnisitas, gender, agama, geografi, dan kewarganegaraan.
Ketimpangan tak jarang direproduksi melalui institusi serta diperkuat oleh hak Istimewa. Akan tetapi, perlawanan sehari-hari dan gerakan terorganisir tak jarang muncul dari mereka yang terpinggirkan untuk mengubah ketimpangan yang ada.
Tiga Ilmuwan, Satu Peringatan
Pada hari kedua konferensi, Kamis (13/8), sesi plenary bertajuk "Climate Change, Resources, and Inequality in Southeast Asia" menampilkan tiga pembicara kunci: Dr. Sonny Mumbunan, Kepala Program Magister Kebijakan Publik UIII spesialisasi Perubahan Iklim, memulai dengan data yang mengkhawatirkan.
Permukaan air laut global telah naik 9,38 sentimeter dalam 26 tahun terakhir, dan kecepatannya terus meningkat. Namun kabar buruknya, untuk Asia Tenggara, angka resmi yang kita gunakan selama ini keliru besar.
Penelitian terbaru di jurnal Nature menemukan bahwa permukaan laut aktual di kawasan Indo-Pasifik 0,9 hingga 1,1 meter lebih tinggi dari asumsi selama ini.
Dampaknya luar biasa: dengan kenaikan 1 meter saja, 48 hingga 68 persen lebih banyak orang akan terdampak dari perkiraan sebelumnya—hingga 132 juta jiwa secara global, dengan Indonesia sebagai salah satu titik paling rawan.
Dr. Inaya Rakhmani, Direktur Asia Research Centre Universitas Indonesia, mengingatkan fakta yang selama ini dihindari: Jakarta tenggelam bukan hanya karena air laut naik, tapi karena ekstraksi air tanah oleh industri. "Konsultan Belanda tahu betul bahwa kota ini tenggelam karena air tanah dipompa dari bawahnya.
Namun strategi tetap dibelokkan ke arah laut," katanya. Rakhmani juga menelusuri bagaimana proyek tembok laut raksasa ini berganti nama selama tiga dekade: dari reklamasi di era Soeharto, pertahanan pesisir di era Yudhoyono, kota tepi air di era Ahok, keadilan lingkungan di era Anies, hingga kini menjadi kedaulatan dan darurat iklim di era Prabowo. Panjangnya pun terus berubah.
"Sebuah objek yang terus berubah bentuk sementara keniscayaannya tetap dianggap mutlak adalah objek yang berfungsi sebagai imajinasi sebelum berfungsi sebagai rencana."
Dr. Edo Andriesse dari Seoul National University memperlihatkan realitas di lapangan.
Datanya suram: 306 juta warga Asia Tenggara—44,7 persen populasi—tergolong miskin atau berpenghasilan rendah. Hanya 117 juta yang masuk kelas menengah. Di permukiman kumuh Klong Toey, Bangkok, sekitar 100.000 orang hidup di kawasan tak terencana.
Di Palawan, Filipina, petani rumput laut yang produknya bernilai Rp3,2 triliun per tahun terjerat utang pada elite lokal. Seorang ketua asosiasi rumput laut mengakui bahwa 30 petani meminjam uang darinya tanpa perjanjian tertulis.
Keynote: Vivek Chibber Buka Konferensi
Sehari sebelumnya, Rabu (12/8), Prof. Vivek Chibber dari New York University membuka konferensi dengan pidato kunci berjudul "What was Industrial Policy?" Chibber, sosiolog ekonomi terkemuka yang karyanya mencakup ekonomi politik pembangunan dan teori Marxian, mengingatkan bahwa kebangkitan kebijakan industri mungkin lebih mudah diucapkan daripada dijalankan.
Korea dan Taiwan berhasil karena negara dapat mendisiplinkan perusahaan. Namun kebijakan industri mengandung dilemma internal.
Ketika kebijakan atau subsidi negara membuat perusahaan menjadi kompetitif, mereka tak lagi butuh negara, sehingga negara tidak bisa lagi mendisiplinkan perusahaan.
"Keberhasilan menghancurkan kondisi asal yang memungkinkan kebijakan industry dapat berhasil," kata Chibber.
Rangkaian Sesi dan Partisipasi Internasional
Konferensi ini tidak hanya menghadirkan sesi plenary, tetapi juga lebih dari 20 sesi paralel dan diskusi tematik yang mencakup beragam isu: ketimpangan iklim, kesenjangan kesehatan, pendidikan, migrasi, agama, gender dan seksualitas, ruang sipil, pembentukan negara, pembangunan industri, hingga politik reproduksi sosial.
Para pembicara dan peserta datang dari berbagai institusi ternama, termasuk Australian National University, Seoul National University, New York University, University of Cambridge, Northwestern University, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Western Sydney University, serta berbagai universitas dan lembaga riset dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lainnya.
UIII dan Program MPP Perubahan Iklim
Konferensi ini juga menyoroti peran UIII sebagai universitas riset internasional yang menjawab tantangan global. Sejak 2023, UIII melalui Fakultas Ilmu Sosial menawarkan program Magister Kebijakan Publik (MPP) spesialisasi Perubahan Iklim—yang pertama di Global South—kini diikuti mahasiswa dari 18 negara.
Program yang dipimpin Mumbunan ini telah terlibat dengan BNPB, Kementerian LHK, bahkan mewakili UIII di COP29 di Baku. UIII juga meluncurkan inisiatif KOMITMEN untuk menyusun kerangka ekonomi menuju emisi nol bersih.
Andriesse mengutip Somsook Boonyabancha, pendiri Koalisi Asia untuk Hak Perumahan: "Sebagian besar kota Asia kini kaya, dan mereka ingin jadi Kota Cerdas tanpa ruang bagi orang miskin." Mengabaikan nelayan, petani, penghuni kumuh, dan kelas menengah aspiratif, katanya, akan memicu ketimpangan lebih tinggi dan merusak kohesi sosial.
Rakhmani melihat harapan. Biji-biji alternatif sedang tumbuh. Majelis nelayan di ruang-ruang pesantren menawarkan narasi tandingan: bertanggung jawablah pada industri penambang air tanah, bukan pada langit. Mereka mengklaim pesisir bukan sebagai aset, tapi sebagai ruang hidup.
Tiga pembicaraan itu membentuk gambaran utuh: Mumbunan menunjukkan air lebih tinggi dari perkiraan. Andriesse menunjukkan siapa yang sudah tenggelam—dalam utang, di kumuh, dalam jerat. Rakhmani menunjukkan tembok yang melindungi segelintir orang, dan imajinasi yang membuatnya tampak tak terelakkan. Tembok laut bukan sekadar infrastruktur.
Ia monumen bagi ekonomi politik yang tak bisa mendisiplinkan kapital, tak bisa mengukur kerugiannya sendiri, dan tak bisa membayangkan alternatif bagi banyak orang.
Pertanyaan Rakhmani bukanlah apakah tembok akan dibangun, tapi mengapa pengaturan ini dibuat tampak seolah tak ada alternatif. Bagi 77 hingga 132 juta orang yang baru rentan terhadap banjir rob—dan bagi nelayan, penghuni kumuh, petani rumput laut yang sudah menanggung biayanya—jawaban tak bisa datang terlalu cepat.
Di UIII, generasi baru pembuat kebijakan dari Indonesia dan seluruh Global South sedang dilatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu—dan, mungkin, membangun alternatif yang selama ini tertutup.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.