Hutan, Biodiversitas, dan Politik Generasi Masa Depan | Retizen
calendar_today 05.10.2026 - person - timer ~
Fabian Satya Rabani
Eduaksi | 2026-10-05 11:20:25
Martin Heidegger pernah mengajak manusia melihat kembali arti “berdiam” di dunia: manusia bukan sekadar menempati suatu tempat, melainkan memiliki tanggung jawab untuk merawat ruang yang membuat kehidupan mungkin berlangsung. Dalam konteks Indonesia, gagasan itu terasa semakin relevan ketika “tanah air” tidak lagi cukup dipahami sebagai wilayah yang dibatasi garis pada peta.
Tanah air adalah hutan yang menyimpan air, sungai yang menghidupi masyarakat, laut yang menopang pangan, dan jutaan spesies yang membentuk jejaring kehidupan. Ketika semua itu mengalami tekanan akibat perubahan iklim, deforestasi, dan hilangnya biodiversitas, pertanyaan tentang masa depan Indonesia pada dasarnya berubah menjadi pertanyaan tentang bagaimana sebuah generasi memilih memperlakukan rumah yang diwariskan kepadanya.
Konteks ekologis Indonesia pada 2026 memperlihatkan betapa serius persoalan tersebut. BMKG mencatat El Niño berada pada intensitas sangat kuat dan memperkirakan fenomena itu bertahan hingga awal 2027. Pada awal Oktober, sekitar 79,65 persen wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan kategori rendah, sementara 1.474 titik pemantauan sebelumnya tercatat mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrem panjang. Kondisi kering itu juga berkaitan dengan meningkatnya titik panas, sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan ikut membesar.
Di tengah situasi itu, peringatan Sumpah Pemuda ke-98 semestinya dibaca sebagai momentum politik ekologis. Politik dalam pengertian ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan pertanyaan tentang siapa yang menentukan penggunaan tanah, hutan, air, energi, dan sumber daya alam hari ini. Pilihan tersebut akan menentukan kualitas kehidupan generasi yang hidup puluhan tahun mendatang. Karena itu, anak muda tidak cukup ditempatkan sebagai penerima dampak krisis, tetapi perlu hadir sebagai kelompok yang ikut menentukan arah kebijakan ekologis.
Dari Sumpah Pemuda ke Sumpah Ekologis
Perubahan iklim membuat hubungan antara hutan dan kehidupan sehari-hari semakin sulit dipisahkan. Hutan bukan hanya kumpulan pohon atau kawasan hijau yang terlihat dari citra satelit. Ia merupakan bagian dari sistem yang mengatur air, menyimpan karbon, menyediakan habitat, menjaga tanah, dan menopang kehidupan berbagai spesies. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar dunia, tetapi kekayaan tersebut menghadapi tekanan perubahan iklim dan gangguan ekosistem. BRIN mencatat perubahan iklim bahkan dapat memperluas ancaman spesies invasif yang berdampak pada keseimbangan ekosistem, pangan, dan ekonomi lokal.
Di sinilah gagasan tentang “Sumpah Pemuda Hijau” menemukan relevansinya. Gerakan generasi muda tidak harus berhenti pada kampanye menanam pohon atau unggahan media sosial, tetapi bergerak menuju penguasaan pengetahuan, penggunaan teknologi, pengawasan kebijakan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Energi bersih, pengelolaan sampah, perlindungan hutan, dan konservasi biodiversitas sebenarnya berada dalam satu rantai persoalan. Ketika hutan rusak, krisis air dan pangan dapat ikut membesar; ketika energi masih bertumpu pada sumber beremisi tinggi, tekanan terhadap iklim terus berlangsung.
Model keterlibatan semacam itu mulai terlihat dalam berbagai inisiatif anak muda. Kementerian Kehutanan, misalnya, menjalankan Forest Youthverse 2026 sebagai ruang pembelajaran dan kolaborasi generasi muda dalam pelestarian hutan dan biodiversitas. Salah satu rangkaiannya di Pulau Pramuka melibatkan 70 peserta dan menggabungkan pembelajaran, eksplorasi, perancangan solusi, hingga aksi konservasi. Program tersebut memperlihatkan perubahan posisi anak muda: dari sekadar sasaran edukasi lingkungan menjadi bagian dari ekosistem pelestarian yang menghasilkan gagasan dan aksi.
Hutan sebagai Politik Generasi Masa Depan
Persoalannya, gerakan ekologis tidak boleh berhenti pada romantisme tentang anak muda yang peduli lingkungan. Ada pertanyaan yang lebih keras: siapa yang menguasai keputusan tentang hutan dan untuk kepentingan siapa sumber daya alam digunakan? Deklarasi Orang Muda Sumatra pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa sebagian anak muda mulai membawa pertanyaan tersebut ke ruang politik ekologis. Perwakilan orang muda dari 10 provinsi di Sumatra menyoroti krisis ekologis, alih fungsi hutan, tekanan terhadap ruang hidup, serta persoalan ketidakadilan antargenerasi.
Pertanyaan itu penting karena kerusakan lingkungan sering diperlakukan sebagai persoalan sektoral. Kekeringan dianggap urusan klimatologi, kebakaran menjadi urusan penanggulangan bencana, hilangnya habitat menjadi urusan konservasi, sedangkan ketahanan pangan ditempatkan sebagai urusan pertanian. Padahal semuanya saling terhubung dalam satu lanskap ekologis. Bahkan laporan Indonesia Environmental Outlook 2026 yang dikutip Yayasan KEHATI menggambarkan kerusakan hutan, krisis air, tekanan pangan, dan ekspansi energi berbasis ekstraktif sebagai persoalan yang membentuk lingkaran krisis ekologis.
Karena itu, politik generasi masa depan seharusnya tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, atau transformasi digital, tetapi juga tentang kualitas ekosistem yang diwariskan. Hutan yang hilang tidak dapat dipulihkan hanya dengan kebijakan di atas kertas, sementara biodiversitas yang punah tidak selalu memiliki pengganti. Pada saat yang sama, anak muda memiliki instrumen yang tidak dimiliki generasi sebelumnya dalam skala sebesar sekarang: data terbuka, pemetaan digital, kecerdasan buatan, jejaring komunitas, dan media sosial dapat digunakan untuk memperluas partisipasi publik dalam isu ekologis.
Sumpah Pemuda 1928 menyatukan Indonesia sebagai proyek kebangsaan. Hampir seratus tahun kemudian, tantangannya berubah: bagaimana memastikan tanah air yang diwariskan itu tetap layak dihuni ketika generasi baru mengambil alih masa depan? Jawabannya tidak cukup berupa slogan hijau, sebab masa depan ekologis ditentukan oleh keputusan konkret tentang hutan, energi, pangan, air, dan biodiversitas. Dalam konteks itu, menjaga hutan bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari politik antargenerasi—politik tentang siapa yang berhak menikmati Indonesia yang masih utuh pada masa depan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.